God Bless You All and Me

01 March 2010

Septinus Tipagau: Freeport Segera Jelaskan Status Operasi di Intan Jaya

Yogyakarta--Intelektual Intan Jaya, Septinus Tipagai, SIP meminta segera kepada PT Freeport Indonesia untuk menjelaskan status operasinya. Dia menilai PT Freeport Indonesia telah lama memasuki wilayah adat suku Moni tetapi tidak pernah menjelaskan atau mengkoordinasi dengan masyarakat pemilik hak ulayat.

“PT Mine Service Internasional dan PT Mining Minerals adalah anak perusahaan Freeport Indonesia yang sudah lama beroperasi di wilayah adat orang Moni di Kabupaten Intan Jaya, Papua tetapi tidak pernah memberi penjelasan. Maka kami minta untuk segera melakukan pembicaraan dengan masyarakat pemilik hak ulayat,” kata alumnus Universitas Dirgantara Indonesia, Jurusan Hubungan Internasional.

Katanya, masyarakat adat Papua mempunyai pengalaman yang buruk dengan perusahaan. Perusahaan apa pun yang masuk di tanah Papua tidak pernah menghargai hak-hak adat. Ketika masyarakat meminta hak-hak mereka justru dihadapkan dengan pihak keamanan. Tidak pernah melaksanaan pembicaraan yang baik dengan pemilik hak ulayat dalam bentuk kontrak-kontrak kerja yang jelas.

“Sudah lama Freeport masuk di wilayah suku Moni yang memiliki populasi penduduk + 75.000 jiwa. Wilayah adat Moni sebelah timur berbatasan dengan Puncak Papua dan Puncak Jaya (gunung mbulu-mbulu), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Paniai (bayabiru), sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Waropen (ular merah) dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mimika/Timika (– 50 & Grasberg). Jadi, wilayah Moni ini berada di jantung Papua dan memiliki potensi kekayaan alam yang banyak dan masih utuh. Maka, perusahaan apa pun yang akan masuk dan yang sudah beroperasi harus melakukan pembicaraan dengan masyarakat. Jika tidak masyarakat akan melawan dengan berbagai macam cara,” kata mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada ini.

Dia juga menilai PT Freeport Indonesia selama ini menghancurkan tatanan kehidupan orang Papua. Alamnya dia rusak, manusianya dibunuh melalui aparat keamanan yang menjaga perusahaan. Alam yang rusak (air) justru menambah penderitaan yang bentuk konkretnya adalah kematian ibu dan anak. Dia juga tidak pernah perhatikan soal pendidikan dengan baik.

“Saya minta Freeport harus memberikan jaminan hak hidup orang Moni sebelum beroperasi lebih jauh,” katanya. Tipagau mengatakan, perusahaan yang masuk jangan hanya koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Intan Jaya tetapi harus melibatkan masyarakat. “Pemerintah ada karena ada rakyat, maka hal-hal yang menyangkut kepentingan rakyat harus bicara dengan masyarakat,” katanya.

Katanya, berbagai investasi di Papua, khususnya di wilayah Moni harus mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada pasal 43 ayat 1 dan 5 mengatakan bahwa pemerintah provinsi wajib mengakui dan menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat. Dan, memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

Maka itu ia meminta PT Freeport Indonesia (PT. Mine Service Internasional, PT Mining Minerals) harus membuat perjanjian hitam di atas putih isinya menyatakan bahwa perusahaan siap membangun jalan infrastruktur dari Paniai/Bayabiru ke Intan Jaya, dari Waropen ke Intan Jaya dan dari Puncak Papua ke Intan Jaya; perusahaan harus mendukung dalam usaha-usaha kecil (mikro) pribumi; perusahaan siap menjamin keamanan, bukan pelanggaran, kekerasan, dipukul dan lain-lain; perusahaan harus membangun listrik; perusahaan harus membangun perumahan warga; perusahaan harus membangun, mengembangkan dan memberdayakan SDM; memberikan jaminan bahwa rakyat tidak akan pernah dihadapkan dengan aparat keamanan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun.....Semoga (Jemmy Gerson Adii-Yermias Degey/Wikimu.com)


seLENgkapnya......

Keberhasilan Figur, Keberhasilan Rakyat

Penyampaian visi dan misi seorang figur yang hendak menduduki suatu jabatan di pemerintahaan sudah tentunya disampaikan pada saat kampanye. Dalam berkampanye seorang figur selalu berkata serta menyampaikan tepat sasaran dan menyentuh hati masyarakat. Mengapa, sebab didalam berkampanye banyak hal-hal baik yang disampaikan menyangkut peningkatakan pembangunan sesuai dengan penuturan seorang figur ketika berkampanye dihadapan ribuan rakyat.

Ketika seorang figur itu diangkat menjadi pemimpin, maka disitulah dirinya mencapai keberhasilan. Tetapi pada dasarnya keberhasilan seorang figur tidak hanya sampai disitu, karena masih banyak hal yang perlu dibenahi. Pepatah mengatakan membangun suatu daerah sangatlah tidak mudah seperti membalik telapak tangan, dengan itu maka untuk menuju kearah keberhasilan tentunya akan ada begitu banyak tantangan berupa keluh kesah yang datangnya dari mana saja, seperti bagaikan ombak yang sangat terjal.

Berbagai pesan yang disampaikan oleh seorang figur sudah tentunya, saat itu pula jua telah terekam di telingah dan benak ribuan masyarakat disaat berkampanye. Dalam benak hati dan pikiran masyarakat timbul suatu pertanyaan yang bakal akan dijawab oleh figur yang telah menduduki suatu jabatan dipemerintahaan tertentu, baik provinsi, kabupaten dan kota.

Sebagai pertanyaan dari masyarakat adalah visi dan misi yang dipromosikan seorang figur lewat tim suksesnya beberapa waktu lalu saat turun ke lapangan atau kampung adalah apakah akan benar-benar terealisasi secara bertahap mulai dari periode pertama hingga periode terakhir, serta berjuta harapan dari suara hati rakyat dituturkan masyarakat kepada tim sukses dari seorang figure akan benar-benar dikerjakan dan jika dikerjakan apakah akan menyentuh rakyat atau tidak, sebab semuanya telah diterima serta ditimba oleh tim sukses dari seorang figur tersebut.

Begitulah yang terjadi dimana-mana, salah satunya seperti yang sudah terjadi di Kabupaten Nabire yang telah diduduki oleh putra asli Mee dari Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai terbaik menurut masyarakat, sebab masyarakatlah yang memilih mereka (figure). Siapakah ke dua figur tersebut dengan pasangannya? Figur yang akan memimpin Kabupaten Nabire Periode 2010-2015 yakni Bpk. Isaias Douw dan Mesak Magai sebagai Bupati dan Bpk. Magai sebagai Wakil Bupati untuk Periode 2010-2015.

Kedua figur berpasangan di kabupaten ini telah dipilih sesuai dengan hati nurani masyarakat pada beberapa waktu lalu, dan kini telah masuk pada masa-masa mendekatnya pelantikan. Kini berjuta harapan dinantikan rakyat. Harapan yang dimaksud adalah menyangkut pembangunan baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur baik jalan, jembatan dan lain sebagainya.

Sebaik mungkin kedua figur hendaknya membangun daerah haruslah mengacu pada visi dan misi yang pernah disampaikan pada saat berkampanye di wilayah Kabupaten Nabire. Apabila dalam pelaksanaannya nanti jika program-program tersebut tidak menentu kepada hati rakyat maka hal itu akan menjadi isu yang kurang enak dari masyarakat kepada kedua figure di pemerintahaan Nabire.

Sebab keberhasilan seorang figur pada dasarnya bukan karena pribadi atau ego seorang figur bersama tim suksesnya itu sendiri, namun itu merupakan hasil perjuangan keras dari pada rakyat secara umum di kabupaten Nabire, sehingga penulis beranggapan bahwa keberhasilan seorang figur adalah keberhasilan dari rakyat……….Semoga!!!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Dampak Negatif dari Miras, Membunuh Generasi Muda Papua

Dari petikan kop diatas sangat jelas mengingatkan kepada kita bahwa semua gejolak yang terjadi di alam raya ini atau di bumi persada ini adalah akibat dari adanya konsumsi minuman keras (miras). Mengapa tidak, dan kenapa setiap manusia saat menkonsumsi miras selalu dan selalu diakhiri dengan adanya pertikaian, pertengkaran bahkan dari pertikaian maupun pertengkaran itu akhiri dengan maut.

Semua persoalan sosial apapun yang terjadi dilingkungan sekitar kita baik itu di kompleks, gang-gang, pusat pertokoan, perkantoran, pasar, terminal atau pun tempat-tempat strategis lainnya, diakibatkan karena miras.

Sesuai analisa penulis, terjadinya gejolak itu tanpa adanya ruang dan waktu, atau bisa terjadi kapan saja! Bisa saat ini, bisa pagi hari, siang, sore, malam dan sebagainya. Realita kehidupan manusia di muka bumi ini sungguh sangat disayangkan ternyata ada orang yang dipandang baik-baik akan menjadi buruk ketika orang tersebut dihantui miras.

Sesuai pantauan penulis di lapangan, selama ini akibat dari miras banyak menimbulkan hal-hal yang anarkis, sebenarnya masih banyak hal-hal yang wajar dilakukan oleh orang-orang baik namun kewajaran itu selalu saja terlewati begitu dan malah miras yang dinomor satukan.

Banyak orang beranggapan bahwa dengan bantuan miras akan menyelesaikan segala persoalannya, tetapi justru terbalik malah dengan adanya miras persoalan yang bakal rumit tambah rumit serta tambah sulit diselesaikan.

Pihak penegak hukum dalam hal ini polisi sebagai keamanan dan pengayom bagi masyarakat di daerah pemerintahaan baik provinsi, kabupaten, kota bahkan hingga ke distrik dan kampung selalu berupaya untuk secara ketat menurunkan tingkat gejolak tersebut, tetapi justru malah gejolak itu kian waktu semakin meningkat.

Berbicara mengenai gejolak, tentu saja ada pembaca yang mengetahui ada juga yang belum mengetahui, untuk itu secara sederhana saja penulis menjabarkan bahwa singkat arti dari gejolak adalah sesuatu persoalan atau kasus yang tidak dipastikan terjadi akan terjadi akibat dikuasai dengan emosional bahkan ada rasa dendam maupun lain-lainnya terutama lewat kebisaaan-kebisaaan buruk bagi manusia itu sendiri.

Ketika gejolak itu merana disana sini maka yang terjadi adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (ibu dan anak jadi korban), perkelahian antar kelompok atau individu, kecelakaan lalu lintas seperti ketabrakan mobil atau motor, pemerkosaan, pembunuhan bahkan kasus kriminal lainnya. Semua gejolak itu tidak lain terjadi hanya karena setiap orang baik individu maupun kelompok mengkonsumsi miras.

Secara logika kasus-kasus tersebut diatas selalu terjadi setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari, coba kita bayangkan hanya dalam sehari saja banyak kasus-kasus yang terjadi, seperti perkosaan disana sini, pertengkaran hingga unjungnya perkelahiaan, bahkan banyak persoalan lainnya.

Banyak media khususnya di negara kesatuan republik ini baik eloktronik maupun cetak menyiarkan atau memberitakan berita gejolak yang terjadi di masyarakan terutama di daerah-daerah yang sudah maju atau di kota. Selain itu juga gejolak itu saat ini sudah, mulai dan sedang merambat ke daerah-daerah pedalaman.

Dari problematika gejolak diatas, perlu kita menyadari baik penulis maupun semua penggemar membaca tulisan ini guna dapat mencermati baik-baik apa judul diatas, ketika kita mencermati maka pasti kita akan dapat memahami dan mengerti betul, langkah-langkah apa yang patut dilakukan kita kedepan, sehingga dapat mengatasi semuanya itu.

Untuk itu, diakhir tulisan ini sangat diharapkan kepada semua pemimpin di tanah papua ini baik di provinsi papua maupun provinsi papua barat, agar dapat jelih berbuat sesuatu hal yang pasti sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dirasakan, guna menuntaskan gejolak yang makin membarah di belahan bumi ini lebih khusus tanah papua ini.

Masing-masing pemimpin perlu mengembangkan percaya diri, dan percaya diri itu dibangun dari pribadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan berjiwa besar. Semua itu bisa diatasi, kecuali ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pelarangan miras, sepatutnya perda pelarangan miras diberlakukan di seluruh daerah baik di Papua maupun Papua Barat.

Saat ini, adalah saat yang tepat untuk seorang pemimpin daerah bertindak sesuai dengan mata, telinga dan hati. Jika berlaku demikian maka setiap gejolak yang tiap saat terus melambung tinggi, pasti dengan sendirinya akan menurun.

Efek Miras Hancurkan Generasi Muda

Persoalan papua dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Perubahan itu bukan saja terjadi pada sisi baiknya, namun pada tulisan ini terlebih disinggung pada sisi buruknya, seperti halnya persoalan penting yang hingga sampai dengan detik ini masih terus bergulir, misalnya perdagangan besar-besaran minuman keras atau yang lebih dikenal dengan miras.

Miras tersebut diperdagangkan ke tanah papua yang berlebel tertentu, sudah tentunya memiliki tingkat alkoholnya sangat tinggi kebanding miras-miras lainnya yang dijual di luar Tanah Papua. Berbicara tentang miras tentunya bukan hal baru, namun itu merupakan hal yang sudah menjadi bahan dasar bagi para penentu kebijakkan dalam hal ini pihak pejabat pemerintahan baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk kembali melihat secara jelih kondisi tersebut.

Penulis berargumen, ada dua sisi yang terkait dengan pengaruh miras diantaranya secara positif maupun negative. Dari sisi positifnya miras adalah salah satu sumber bagian dari retribusi pajak untuk daerah yang selama ini dikenal dengan sebutan pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan dari sisi negatifnya melalui konsumsi miras adalah fatal bagi perkembangan generasi muda yang ada di Tanah Papua pada umumnya dan lebih khususnya lagi di kabupaten teluk bintuni.

Akibat atau efek dari konsumsi miras masalahnya sangat bermacam-macam, misalnya menimbulkan tindak kejahatan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan meningkatnya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) baik di darat maupun di laut, yang mana semuanya itu hanya karena dipicu dari miras.

Khususnya dikalangan masyarakat Papua pada umumnya bahwa dampak negative dari konsumsi miras adalah merencanakan sebuah kejahatan, melalui berbagai cara.
Persoalan-persoalan tersebut yang kemudian berimbas pada permusuhan horisontal atau antara kelompok masyarakat sendiri terjadi, sesuai realita di kalangan masyarakat melalui hemat saya akhirnya menjadi permusuhan itu mengakibatkan tidak adanya kedamaian, ketentraman dalam kehidupan masyarakat suku sougb moskona.

Dengan kejadian-kejadian seperti begitu membuat masyarakat yang sebenarnya ingin menikmati pembangunan serta menjadi subjek dalam pembangunan, tentunya tidak bisa. Dengan alasan, karena dia mau kerja atau lakukan sesuatu apapun selalu berhati-hati bahkan tidak bebas untuk melakukan tindakan apapun, karena takut suanggi.

Sudah saatnya pihak penentu kebijakkan mengambil satu langkah konkrit dalam hal memberantas miras di papua, itupun jika menyayangi rakyat. Dengan cara segera menghentikan secara total peredaran, pendistribusin, pengkonsumsian miras di Tanah Papua secara keseluruhan, dan jangan hanya sebatas menertibkan peredaran miras itu tidak boleh terjadi demikian. Dengan satu jalan yakni pihak eksekutif dan legislatif duduk bersama bila perlu undang semua komponen masyarakat untuk bahas dan selanjutnya membuat sebuah dasar hukumnya dalam bentuk rancangan peraturan daerah (RAPERDA) yang selanjutnya di sahkan menjadi peraturan daerah (PERDA) penghentikan pemasok, penjualan, pendistribusian bahkan sampai ke konsumsi miras di daerah ini.

Untuk semua jenis miras, baik itu minuman lokal (MILO) seperti Bobo, Saguer serta minuman Bir, Manseng, Wisky Robinson dan sejenis miras lainnya. Sehingga kedepan setiap daerah harus punya tujuan sama dengan kota manokwari, sehingga tidak perlu ada pemasokan miras lagi di bintuni, sebab dampaknya memang sangat fatal terhadap generasi muda.

Selain kejadian kejahatan, masih ada kasus-kasus lainnya seperti anak-anak sekolah di tingkat SD, SMP hingga SMA sudah bisa mengkonsumsi miras. Akibat lainnya juga menimbulkan penyakit yang ujung-ujungnya kematian. Pendapatan asli daerah (PAD) bukan solusinya sebab masih ada PAD lainnya, maka itu sekali lagi kepada pemerintah daerah jangan selalu kwatir tentang PAD, sebab bintuni kaya raya, tanpa PAD dari miras pun tentunya ada PAD yang lain.

Kalau dicermati SDA di Tanah Papua pada umumnya cukup menunjang, sementara miras dengan pekerja seks komersial (PSK) tidak punya retribusi yang signifikan walaupun menurut pertimbangan pemerintah daerah bahwa miras punya penghasilan atau PAD yang signifikan serta PSK, tetapi bagi masyarakat sangat merugikan serta merusak pola berfikir masyarakat terutama generasi penerus Orang Papua di dua Provinsi ini baik Papua maupun Papua Barat.

Sebaiknya pihak pemerintah provinsi papua, papua Barat dan saeluruh kepala daerah beserta wakil rakyat dapat berfikir secara bijaksana dalam artian memutuskan melalui pembuatan perangkat hukum dalam bentuk PERDA. Bukan berarti menertibkan saja tetapi menghentikan secara total, sehingga diharapkan perda pelarangan pemasokan, perdagangan serta konsumsi miras di Tanah Papua di buat oleh pemda akan sama dengan Kabupaten Manokwari, selanjutnya akan diikuti semua daerah di wilayah Papua......!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Awali Masa Kerja Perdana, Bupati dan Kabinetnya melakukan Kunker ke Sejumlah Distrik di Deiyai

Mendekatkan hati bersama masyarakat melalui kunjungan kerja (Kunker) adalah komitmen dari kepemimpinan Drs. Blasius Pakage dan seluruh kabinetnya yang di lantik pada beberapa bulan lalu di Waghete (pusat ibu kota Kabupaten Deiyai).

Pasalnya, kunker tersebut di lakukan oleh Bupati Pakage dan jajarannya pada tanggal 9 hingga 12 Desember 2009 lalu di beberapa distrik yang merupakan bagian dari wilayah pemerintahaan Kabupaten Deiyai.

Distrik-distrik tersebut diantaranya, Distrik Tigi, Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi Barat, Distrik Kapiraya dan Distrik Bouwobado.

Kunjungan tersebut itu di lakukan selama empat hari berturut-turut, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu pertengahan bulan Desember 2009 lalu. Adapun maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah bertatap muka serta perkenalan dengan aparat di tingkat Distrik dan Kampung serta masyarakat, selain itu juga dalam rangkah memberikan bantuan keagamaan kepada Tokoh-Tokoh agama di masing-masing distrik tersebut.

Dalam kaitan dengan mendekatkan hati kepada masyarakat maka prioritas pertama adalah melakukan kunjungan ke beberapa Distrik dan kampung khususnya di wilayah Pemerintahaan kabupaten Deiyai. Beberapa waktu lalu Bupati, Sekda beserta jajarannya mengunjungi beberapa Distrik di wilayah Pemerintahaan Kabupaten Deiyai, dalam rangkah Tatap Muka serta Perkenalan dengan Aparat dan Masyarakat setempat dan Memberikan Bantuan Keagamaan, serta memberikan bantuan bibit pohon untuk penanaman penghijauan kembali alias ”One Tree One Man”.

Arak-arakan masyarakat di beberapa distrik yang juga di hadiri oleh masing-masing Kepala Distrik menyambut kedatangan Bupati beserta rombongannya, dengan tarian ala khas suku Mee.

Pada kesempatan itu juga, bupati dan jajarannya menyerahkan bantuan keagamaan serta bibit-bibit pohon guna penanaman kembali. Dalam kegiatan penyerahan bantuan dana yang dipusatkan di masing-masing kantor Distrik. Bupati Deiyai, Drs. Blasius Pakage dalam arahan menyampaikan bahwa beliau bersama kabinetnya hadir untuk merintiskan daerah baru ini dari ketertinggalan di berbagai sektor pada tahap pondasi ini.

Pasalnya, untuk membangun Kabupaten Deiyai ini, diistilahkan tidak segampang membalik telapak tangan ibu, maka dari itu hadirnya Pemerintah karena adanya rakyat (masyarak-red), sebaliknya pun demikian.

Dengan demikian, maka dibutuhkannya dukungan dari semua masyarakat demi menjawab secara bertahap visi dan misi Kabupaten Deiyai yakni ”Pelan-pelan tapi pasti jadi”......!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Seorang Bapa Buta Huruf dan Primitif, ”Berdasarkan Kisah Nyata”

Kalau disimak tentunya, kita akan tidak percaya sesuai dengan judul diatas. Tetapi perlu diketahui bahwa tulisan ini adalah fakta dari realita seorang suami (bapa) yang tidak berpendidikan serta primitif di daerah pegunungan Irian Jaya (sekarang Papua) Kabupaten Jayawijaya lembah baliem wamena, yang mengawini lebih kurang 40 istri ditambah 1 istri berkulit putih, berambut pirang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat.

Cerita ini benar-benar terjadi berdasarkan kisah nyata dari hasil olah data penulis melalui bincang-bincang singkat dengan, Solaiman Hubi. Realita ini terjadi di pedalaman papua lembah baliem wamena yang memang memiliki keunikan tersendiri diantara suku-suku di tanah papua lainnya, sungguh luar biasa sekali cara dan siasat seorang suami menghadapi puluhan istri yang dikawininya.

Buktinya didalam rumah tangga itu terciptanya suasana keluarga yang rukun, tentram damai serta terjalin mesra diantara satu istri dengan istri lainnya yang dilakukan oleh satu suami. Ia adalah kepala suku terkenal di wamena tahun 70-an.

”Siapa namanya,”tanya penulis. ”Obahorok namanya,”jawab Solaiman Hubi, putra asli lembah baliem wamena yang mengabdikan diri sebagai guru administrasi di SMP Negeri Bintuni, ketika berceritera dengan penulis, beberpa waktu lalu.

Walau putra wamena ini telah merantau di Teluk Bintuni hampir 20-an tahun, namun kisah pengalaman dari seorang bapa buta huruf dan primitif ini, belum hilang diingatannya. Ceritanya lanjut, obahorok ini adalah sosok bapa buta huruf dan primitif yang pula adalah pencipta lagu ”Suburnya Tanah di Papua” yang di liris oleh kelompok penyanyi terkenal tahun 70-an (Black Brothers).

Setiap istri mendapatkan satu honai (rumah asli masyarakat pegunungan tengah-red), dimana setiap pintu honai menghadap ke pintu dapurnya masing-masing. Jika dianalisa, tanggung jawab seorang suami ini sangat berat untuk menanggung kelangsungan hidup keempat puluh nasib istri agar mereka tidak saling mengeluh antara satu dengan lainnya, justru malah keempat puluh istri tersebut berjalan diatas satu rel. Apalagi diantara keempat puluh istri itu, bapa obahorok menikah lagi dengan seorang wanita muda berkulit putih berambut pirang asal Amerika Serikat.

Menjadi pertanyaan, mengapa dan kenapa kesemunya istri itu tidak pernah bertengkar, namun malah dari waktu ke waktu semakin tambah akrab, di mulai dari keempat puluh istrinya hingga 1 wanita amerika serikat berkulit putih itu.

Malah kekompakkan dalam kehidupan mereka terlihat aman, tentram serta sangat bahagia sekali di tahun tujuh puluhan itu, hingga sampai sekarang kebiasaan tersebut masih terus dilanjutkan oleh turunan kepala-kepala suku lainnya di daerah lembah dingin papua bagian tengah.

Apa Rahasianya?

Ikuti selanjutnya alur ceritanya..........Bapa buta huruf dan primitif ini, dengan pakaian khas adat hari-harinya yakni ’Koteka’ didalam kepemimpinannya sangatlah unik, sehingga dengan kemampuan serta kecerdasan yang dimilikinya membuat 41 perempuan tergila-gila padanya, jika di banding dengan zaman reformasi sekarang ini, hal semacam itu tentulah sulit dijumpai.

Buktinya, pada era reformasi sekarang ini, begitu banyak orang yang pintar dan berpendidikan tinggi namun untuk menghadapi seorang istri saja sangat sulit, apalagi menghadapi banyak istri seperti yang dihadapi oleh kepala suku Obahorok itu. Pokoknya, sangat sulit sekali menghadapi satu istri, apalagi banyak istri justru tambah sulit dua kali lipat.

Mungkinkah tidak beres tanggung jawabnya membuat pemimpin rumah tangga selalu mendapat teguran serta omelan dari sang kekasihnya. Begitulah, sosok bapa buta huruf dan primitif ini, yang boleh dikatakan tidak mudah dalam tanggung jawab pribadinya sebagai seorang suami yang luar biasa membuat semua istri itu memberi senyum manis serta rasa cinta bercampur rindu dari 41 istrinya kepada sang suami kepala suku pertama di lembah baliem itu.

Dengan penuh penasaran seorang pemuda berinisial Haire datang dan bertemu Obahorok, lalu bertanya sambil memohon katanya, ”Bapa Obahorok yang mulia tolong bantu saya memecahkan permasalahan saya, sebab istri saya satu, tetapi sangat sulit diatasi serta terlalu banyak rewel, sedangkan jika sebaliknya kalau dilihat istrinya bapa sangat banyak, namun justru malah mereka hidup berdampingan terus diantara kesekian istri yang satu dengan istri lainnya. Apa rahasinya?”tanya Haire.

Dengan polos, jawab Obahorok”Semua itu, rahasinya tergantung kita, apakah mau maju atau mundur.”katanya. Alasan itu dikemukakan Obahorok, karena dalam kehidupan rumah tangga seseorang hentah itu istrinya satu...dua...tiga atau banyak istri seperti saya, kita yang mengaturnya dan jangan sekali-kali ada orang yang mengatur rumah tangga kita, jika demikian maka celakalah kita,”jawabnya singkat.

Merasa ingin dibagikan pengalamannya, kata Solaiman bahwa obahorok mengatakan dirinya memiliki banyak istri dengan satu kunci sukses yakni mengambil jalan alternatif dan jalan pintas. ”Kalau tidak mengatur dengan baik hak-hak istri, maka sasarannya adalah suami yang salah sehingga sudah tentunya sang suami pasti akan diteror oleh semua istri,”ucapnya.

Untuk itu, kata Obahorok kepada Haire bahwa rahasia yang dipakai dirinya untuk meredam kepentingan semua istri, itu berawal dari setiap siasat yang dilakukan dirinya tidak satu pun istri yang tahu. Siasat tersebut misalnya seperti ketika setiap kali ada hasil buruan binatang (babi hutan kuskus dll-red) itu, dirinya tidak membawa langsung serahkan didepan semua istri, tetapi hasil buruan binatang itu di potong dan selanjutnya dipisah atau dibagi-bagi sebanyak 40 bakul sesuai pembagian jatah setiap hak istri itu diluar rumah, lalu menungguh hingga malam menyinsing.

Disaat malam tiba posisi istri tetidur lelap di masing-masing honai, barulah hasil buruan itu di ambil satu per satu, di mulai pada malam itu, Ia melakukan pembagian jatah bergilir di masing-masing honai secara rahasia pada malam senja.

Rahasia itu di curahkan melalui kata ”Aku Cinta kau (I Love You-red), yang lain tidak. Ini bagian dari hasil buruanku untukmu, tolong jaga rahasia cinta kita baik-baik, jangan sampai teman-temanmu yang lain tahu tentang hubungan cinta kita,”tutur Obahorok yang dikisahkan Solaiman Hubi kepada penulis.

Secara terpisah tanpa diketahui istri-istri lainnya satu per satu tentunya memperoleh hak dan bahasa cinta yang sama tanpa ada perbedaan. Apa yang dilakukan oleh istri-istrinya? Pada akhirnya, 41 istri dari bapa buta huruf dan primitif ini saling menghina di dalam hati mereka masing-masing. Sehingga yang dilakukan para istri-istri tersebut dari waktu ke waktu menghadapi setiap tugas dan pekerjaan mereka sambil tersenyum manis, sembari mempertaruhkan cintanya masing-masing guna menjadikan satu suami menjadi suami mereka semua.

Hasil akhir dari misi Obahorok, adalah tersenyum sambil memantau bahwa Ia telah berhasil dengan sukses menghadapi kehidupan dalam rumah tangga yang terasa begitu berat dirasakan oleh semua istri-istrinya. Walaupun baginya perjalanan yang ditempunya itu tentunya akan terasa begitu banyak tantangan ”kisah Hubi dalam cerita akhirnya dengan penulis.

Pengalaman dari seorang bapa ini menjadi pelajaran penting bagi penulis dan pembaca dalam menghadapi suatu tantangan di masa orde reformasi ini, terutama dalam manapak kaki menelusuri perjalanan kisah seorang bapa buta huruf dan primitif dari pegunungan tengah lembah baliem wamena..... Semoga (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Sekilas Kampung Kwadeware

“Yonokhong” adalah nama sebutan untuk kampung Kwadeware saat ini, yang mana Yonokhong adalah nama yang diberikan oleh nenek moyang. Kata “Yo” berarti “kampung” dan kata “Nokhong” berarti “Hitam”. Jadi Yonokhong adalah Kampung Hitam yang mana dikenal dengan sebutan kampung Kwadeware. Kampung kwadeware berada di Distrik Waibu atau Sentani Barat Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua Barat.

Jarak antara Kampung “Yonokhong” (Kwadeware) dengan kota Jayapura sangat jauh, dimana perjalanannya bila ditempuh dari Abepura memakan waktu  2 jam perjalanan.
Menurut Bapak J. Marweri salah satu tokoh masyarakat setempat ketika di wawancarai media beberapa pekan lalu mengatakan umumnya masyarakat di kampung kwadeware menggunakan perahu perempuan di sebut IPO dan perahu laki-laki di sebut IPA yang merupakan sarana transportasi bagi masyarakat setempat. Kedua perahu memiliki ukuran yang berbeda, untuk IPO lebih besar sedangkan IPA lebih kecil.

Selain kedua perahu tersebut, katanya masyarakat kampung kwadeware juga menggunakan sarana Motor tempel (Jonson) untuk transportasi dari Kwadeware ke daerah Pantai Patow (Toware Pantai). Setelah masyarakat menggunakan Jonson dan perahu sebatas transportasi laut, selanjutnya transportasi dari patow menuju pasar baru sentani masyarakat menggunakan motor (ojek) bahkan mobil (taxi). Dari sana masyarakat bisa juga turun di kampung Toware dan Kehiran, untuk Toware termasuk RW II dari kampung Kwadeware yang adalah bagian RW I.

Di Toware masyarakat dapat menggunakan taksi untuk sampai di balai kampung memakan waktu  20 menit, sedangkan untuk sampai di Toware bila menggunakan ojek  10 menit sampai di balai kampung dan dari sana ke kota bila ditambah perjalanan dari pantai Toware (Patow) memakan waktu  30 menit.

Perjalanan yang ditempuh bila menggunakan perahu “IPO” maupun “IPA’  15 menit untuk mencapai pantai patow (pantai Toware), beda dengan menggunakan Jonson, kalau menggunakan Jonson perjalanan  8 menit dengan biaya sebesar Rp. 3.000, - Rp. 5.000,- tergantung jarak yang ditempuh dari pantai Toware ke kampung atau juga sebaliknya dari kampung ke pantai Toware.

Dikatakannya lanjut, kampung kwadeware merupakan salah satu kampung bersejarah dan juga yang tertua di daerah Sentani Barat dengan batasan wilayahnya yang dapat diketahui yaitu, Batasan wilayah utara berbatasan dengan kampung Kehiran I, Batasan wilayah Selatan berbatasan dengan kampung Dondai, Batasan wilayah Barat berbatasan dengan kampung Doyo Lama, Batasan wilayah Timur berbatasan dengan kampung Homfolo.

“Kampung Kwadeware merupakan suatu nama kampung yang termasuk di dalam suku bangsa Papua di daerah Sentani Barat. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Sentani barat yang juga adalah bahasa ibu, kampung Kwadeware. Dalam penggunaan bahasa Indonesia dapat kita dengarkan penekanan-penekanan kata berdasarkan dialek/logat yang memiliki pada bahasa sehari-hari mereka.“ujarnya.

Kampung Kwadeware ini dibagi ke dalam beberapa wilayah serta pembagian wilayah kampung Kwadeware di bagi menurut jumlah Rukun Wilayah (RW) terdiri dari RW I, RW II dan RW III. Pasalnya, RW I terletak di kampung Kwadeware, RW II terletak di wilayah Toware dan RW III terletak pada wilayah Yotoro Yomanjo, yang merupakan sebuah pulau yang terletak atau berdekatan dengan sebelah pulau Kwadeware (Yonokhong). Luas wilayah kampung Kwadeware  26.58 Km2/265.800 Ha dari sumber data kantor kampung Kwadeware.

Keadaan Alam

Sementara itu, Ia menuturkan keadaan permukaan Tanah di kampung Kwadeware merupakan sebuah pulau yang memiliki 2 bukit kecil dan permukaan Tanahnya tidak cukup luas karena dapat dilihat bahwa di pulau Kwadeware permukaan Tanahnya banyak batu, karena daerah ini juga merupakan daerah berbatu dan berTanah padat. Sama hal pula juga dengan pulau Yotoro yang berbukit-bukit sedangkan wilayah Toware memiliki Tanah datar sampai berbatasan dengan Kehiran I.

Keadaan Danau di Perairan Kwadeware pada daerah pesisir berbatu kecil (kerikil) dan berumput danau (lumut), sedangkan di daerah bagian dalam berlumpur juga berlumut (rumput danau). Danau ini memiliki air yang cukup bersih. Daerah perairan juga biasanya bergelombang bila saat datang hujan dan angin, sedangkan sebaliknya kalau tidak ada hujan maka airnya tenang kembali.

“Keadaan Flora (tumbuhan) yang ada di kampung Kwadeware bermacam-macam jenis, walau daerah tersebut berbukit dan berbatu namun memiliki berbagai macam tumbuhan. Diantaranya seperti; kelapa, pohon sagu, jambu, dan tanaman-tanaman lainnya juga ada tumbuhan yang menjadi konsumsi keluarga maupun dapat dijadikan sebagai bumbu masak di dapur seperti pohon jeruk, dan lainnya. Selain itu juga ada terdapat berbagai macam jenis tanaman obat tradisional (Ethno medicine).”paparnya, ketika memberikan keterangan kepada web blog ini.

Lebih jauh diutarakannya, keadaan Flora dan Fauna di kampung ini sudah menyatu dan diantara hewan dan tumbuhan sangat membutuhkan antara satu dengan lainnya. Bila dilihat dari jenis Fauna yang ada di kampung ini bermacam-macam dapat dikatergorikan dalam hewan yang hidup di darat seperti, babi “obo”, anjing “Yokhu”, ayam dan lain-lainnya.

Hewan diair terbagi dalam berbagai macam jenis ikan seperti ikan gabus hitam (khayauw), ikan gabus merah (khase), ikan mujair, gate-gate (sejenis mujair/khase besar), gate-gate jenis kecil (khandei), udang (nekheiv), kura-kura danau (ebenu). Sedangkan hewan yang ada di udara seperti burung bangau putih, bangau hitam, burung kipas, burung mata merah atau burung “ Eke “ dan jenis burung-burung lainnya baik besar maupun kecil yang hilir mudik berterbangan disekitar kampungs.

Kwadeware memiliki iklim yang tropis yaitu musim panas dan musim hujan. Kedua musim ini biasanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Menurut informasi dari warga masyarakat setempat bahwa biasanya musim hujan terjadi dari bulan Januari sampai bulan Maret selanjutnya akan terjadi musim panas namun biasanya juga musim tersebut tidak menentu.

Demikian sekilas bincang-bincang singkat antara media ini dengan salah satu tokoh masyarakat kwadeware……!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Kesejahteraan Guru dan Medis Perlu di Perhatikan

Sepertinya pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan pelayanan pendidikan bagi seorang guru perlu di tingkatkan, mengingat karena salah satu kondisi akses dari kota ke daerah-daerah pedalaman tersebut cukup jauh, sehingga mengakibatkan masalah pendidikan dan kesehatan di Tanah Papua terbilang sampai kini masih tertinggal.

Saat ini masyarakat di daerah terpencil baik di pesisir pantai/pulau maupun pedalaman sedang meminta pertolongan, sama siapa mereka harus mengadu, guna mendapatkan pertolongan pertama, atas penderitaan yang mereka derita serta ilmu pengetahuan yang terbatas.

Kini masyarakat terus bertanya dan bertanya kapankah, penderitaan yang mereka derita ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, dalam artian pelayanan kesehatannya secara drastis dari waktu ke waktu menurun atau berubah. Hal itu bisa saja nampak, diakibatkan karena petugas kesehatan yang melayani mengalami keterbatasan sarana, prasarana pendukung dalam melayani pasien serta juga tidak terlepas lagi dengan kurangnya kesejahteraan petugas medis bahkan para pendidik, yang belum semaksimal dilihat oleh Pemerintah itu sendiri.

Lain halnya juga dengan pendidikan, dimana setiap tanggal 24 November di seantero dunia terutama di Tanah Air Indonesia lebih khususnya lagi di Tanah Papua bagi guru-guru tengah memperingati hari persatuan guru-guru se-Indonesia atau yang lebih di kenal biasanya disingkat hari (PGRI).

Akankah dengan peringatan hari bersejarah bagi sang guru-guru tercinta ini mendapat perubahan di saat-saat mendatang, ataukah hal separah lagi yang tentunya bakal menjadi batu sandungan bagi mereka.

Hal-hal seperti itulah yang pantas menjadi pelajaran penting bagi para penentu kebijakan dalam hal ini pihak Pemerintah Daerah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk setiap waktu diharapkan selalu memberikan petunjuk yang baik terutama bagi sang pendidik maupun sang tenaga medis di bidang kesehatan dan bidang pendidikan dari keterpurukan, ketertinggalan, kebodohan, kemalasan serta penderitaan hilang drastis.

Lebih khususnya para guru-guru baik yang mengabdikan dirinya di tingkat TK hingga sampai tingkat SMA, bukan malah Pemerintah hanya menerima masukan sesaat dari guru-guru bahkan tenaga medis tersebut kemudian dicuekin (ditinggalkan) keluhan itu begitu saja, namun perlu disimak, dipelajari, ditelilti, dikaji, dibahas, dipertimbangkan serta di realisasikan hak-hak guru dan tenaga medis mereka dengan baik.

Faktor-faktor yang dimaksud misalnya seperti pentingnya meningkatkan kesejahteraan bagi para guru-guru, intensif serta masih banyak lagi keluhan-keluhan yang terpendam di hati para pendidik ini, sama hal pula juga dengan para tim medis, dengan adanya perhatihan dari Pemerintah maka di hari yang bersejarah ini bagi guru dan tim medis mulai lebih kiat-kiatnya meningkatkan kinerja mereka.

Hal inilah, yang menjadi kejelihan dari penulis untuk menulis apa saja yang menjadi jeritan dan tangis dari rentetan-rentetan sang pendidik bahkan sang tim medis yang ada di persada Indonesia ini, terutama para pendidik yang mengabdikan diri di daerah-daerah terpencil atau pedalaman, yang hendak meminta pertolongan, hentah kepada pimpinan di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi atau kah di tingkat pusat?
Ini menjadi suatu problematika dalam setiap benak para pendidik, ketika meminta pertolongan kepada pemimpinya setingkat kota/kabupaten hingga pusat, yang dilontarkan adalah akan ditanggapi secara bertahap-tahap, namun malah dari tahun ke tahun sebaliknya dengan bahasa kasarnya tidak ada realisasinya.

Melalui tulisan ini, kembali penulis ingin mengingatkan terutama kepada para penentu kebijakkan untuk terus meningkatkan kinerjanya khususnya dalam meningkatkan dua bidang terpenting dan terutama di muka bumi ini untuk dapat menjadi dasar-dasar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan berTanah air yakni di bidang kesehatan maupun bidang pendidikan.

Mengapa, sebab ketika bidang kesehatan baik, maka anak-anak putra daerah akan bersekolah dengan baik pula, namun tidak luputnya juga dengan mensejahterahkan para pendidik serta para tim medis, sehingga kinerja mereka bisa lebih baik di waktu-waktu mendatang dengan satu tekad, ”Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo” atau ”Hari Esok Lebih Baik Dari Hari Ini dan Hari Ini Lebih Baik Dari Hari Kemarin” atau Awetako Ena Agapida (motto Kabupaten Paniai) dan Pelan-Pelan Tetapi Pasti Jadi (motto Kabupaten Deiyai........Semoga !!!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Warga GKI Kingmi di Tanah Papua: “Diharapkan Bersatu Berdasarkan AD/ART“

Ketua Sinode GKI Kingmi Papua, Pdt. Zebulon Karubaba, S.Th,.MA menyerukan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan sinode dan badan pengurus Klasis GKI Kingmi Papua di seluruh Tanah Papua disaat rapat kerja (Raker) Sinode Kingmi Papua yang ke-dua di Pos 7 Sentani 20-30 Agustus 2007 mencetuskan 10 butir peryataan, melalui surat No.02/BP-Sinode/SP.1/07.

Berdasarkan butir-butir tersebut Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua adalah gereja resmi dibawah GKII kesatuan untuk membawa pembaharuan sesuai dengan amanat Injil Kerajaan Allah mulai dari bumi cendrawasih ini. Kepada saudara-saudara warga Kingmi Papua, marilah kita bersatu dalam Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua karena sekali lagi berdasarkan amandemen AD/ART, di Tanah Papua hanya ada satu GKI yakni Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua.

Pernyataan tersebut dibuat dalam rangka harapan Papua Tanah Damai, tetapi yang sedang berkabung dalam bulan Agustus tahun 2007, karena 55 umat mati karena Miras. Gereja di sibukan dengan banyak konflik yang bukan ciptaan sendiri, sehingga perhatian pelayanan menjadi berkurang.

Penyampaian surat pernyataan ini di terima web blog ini pada beberapa pekan lalu melalui Ketua Klasis Papua Barat, Pdt. Lipnie Dimalouw, S.Th, Wakil Ketua Klasis, Pdt. Gerson Ongge, S.Th, Sekretaris Klasis, Santoso dan Bendahara Klasis, Andrias Adii.

Dikatakan Badan Pengurus Klasis Papua Barat bahwa sesuai Akta Notaris Nomor 37 tanggal 20 Maret 1973 maka surat keputusan telah mendaftarkan diri di Departemen Agama RI No.E/VII/62/424/73, sehingga keberadaan badan pengurus harian (BPH) sinode gereja kemah injil (Kingmi) di Tanah Papua di nyatakan tidak cacat hukum.

Demikian isi pernyataannya. Pertama, GKII di Tanah Papua hanya satu saja yakni Sinode GKI Kingmi Papua sesuai dengan amandemen anggaran dasar GKII di Bogor pada bulan Maret 2006 yang lalu (Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2). GKII Wilayah Papua telah berubah namanya menjadi Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua untuk menata pelayanan gereja yang berpihak kepada umat demi terbentuknya gereja yang kuat dan mandiri.

Perubahan nama ini sudah ditetapkan dalam konferensi Wilayah GKII Wilayah Papua yang ke-VIII di Nabire yang dihadiri oleh 44 badan Pengurus Klasis dari 47 Klasis GKII yang tersebar diseluruh Tanah Papua dan dalam raker sinode ini dipertegas kembali keputusan tersebut.

Kedua, dengan kembalinya GKII Wilayah Papua ke Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua maka segala aset bergerak dan aset tidak bergerak yang dahulunya milik Gereja Kingmi Irian Jaya sejak tahun 1983 beralih ke GKII maka saat ini aset-aset tersebut dengan sendirinya telah dialihfungsikan kembali kepada Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua termasuk aset hibah dari Badan Misi C&MA yang diserahkan kepada GKII Wilayah pada tahun 2003.

Ketiga, Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua tidak pernah keluar dan tidak akan keluar dari GKII berdasarkan amandemen anggaran dasar GKII pasal 19 ayat 3. Semua tanggung jawab kepada GKII Pusat di Jakarta dari Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua tetap menjadi prioritas untuk membangun hubungan kerja sama yang baru sesuai dengan AD/ART dan peraturan GKII yang sedang berlaku.

Keempat, keberadaan Wilayah GKII Wilayah Papua I, II dan III yang dibentuk dalam konferensi tandingan yang pernah di laksanakan oleh dua klasis GKII di Sentani dalam bulan september 2006 dinyatakan cacat hukum, karena tidak memperhatikan persyaratan pembetukan wilayah-wilayah sesuai dengan AD/ART dan peraturan GKII.

Kelima, Sinode GKI Kingmi menolak dengan tegas semua bentuk usaha yang dilakukan berbagai pihak yang mengidentilkan Gereja Kingmi Papua dengan isu gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka. Gereja Kingmi Papua tetap eksis dan siap melakukan pelayanan bersama agama-agama dan gereja-gereja lain dalam upaya membangun Papua sebagai Tanah Damai.

Keenam, Sinode Kingmi Papua mendukung gerakan separatis yang dilemparkan oleh Ketua BPP GKII telah dipakai berbagai kepentingan untuk menerus mengintervensi dan membunuh karakter pengurus dan warga GKI Kingmi di Tanah Papua. Perkembangan demikian bisa dilihat sebagai upaya pengkondisian wilayah untuk menciptakan konflik baru di Tanah Papua, apabila hal ini yang paling bertanggung jawab Pdt. Paul Paksoal, M.Div.

Ketujuh, Menyesalkan tindakan penasehat Hukum pihak GKII yang memberikan penjelasan yang kabur terhadap proses hukum, termasuk keputusan PN Jayapura 30 April 2007. Demikian tindakan ketua BPP GKII yang melanggar AD/ART yang melarang membawa persoalan Gereja ke Pengadilan Umum (Kafir). Tindakan mereka telah mengacaukan dan memecahbelah yang ujung-ujungnya konflik antara etnis, wilayah, daerah GKII dan Sinode GKI Papua, yang sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari GKII kesatuan.
Kedelapan, Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua menilai bahwa saudara Hendrik Tomasoa yang menamakan diri ketua advokasi GKII Pusat, yang juga bertindak sebagai pengacara GKII supaya segera hentikan kegiatannya, termasuk usaha-usahanya untuk membawa kembali masalah hukum yang sama ke Pengadilan Jayapura tanpa merasa malu. Kami beranggapan bahwa saudara Hendrik Tomasoa bukan anggota GKII karena itu ia bejuang untuk mengacaukan GKII dan berusaha memecahkan GKII ini sebagai Gereja yang besar di indonesia. GKI KINGMI di Tanah Papua tidak bisa dipisahkan dengan GKII dalam kesatuan tugas dan panggilan. GKI Kingmi di Tanah Papua tidak pernah keluar dari GKII. Hanya saudara Hendrik Tomasoa yang sedang berusaha untuk mengeluarkan GKI Kingmi di Tanah Papua dari GKII kesatuan.

Kesembilan, Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua menolak hasil keputusan konferensi luar biasa yang di laksanakan oleh badan pengurus pusat GKII, karena badan pengurus sinode tidak pernah di undang untuk menghadiri konferensi tersebut di atas. Kami menilai bahwa konferensi luar biasa itu dilaksanakan atas usulan saudara Hendrik Tomasoa yang tidak mau kehilangan muka di pengadilan Negeri Jayapura akibat gugatan pasiennya tidak di terima Majelis hakim pengadilan Jayapura. Itu adalah tindakan akal-akalan yang di pakai oleh Ketua Tim Advokasi GKII yang katanya ditunjuk oleh Badan Pengurus Pusat GKII, sekaligus bertindak sebagai pengacara resmi Pdt. Paul Paksoal di pengadilan Negeri Jayapura.

Kesepuluh, Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua menolak semua usaha yang dibuat oleh beberapa oknum Badan Pengurus Pusat GKII dan beberapa oknum anggota Misi CMA untuk memisahkan GKI Kingmi di Tanah Papua dari GKII. Kami melihat langkah-langkah dan strategi yang dibuat oleh anggota CAMA dan GKII untuk menghalangi pekerjaan Tuhan di Tanah Papua dengan membujuk MAF untuk tidak melayani warga Kingmi, sementara mereka mengkleim Gereja Kingmi di Tanah Papua sebagai gereja yang mengajarkan ajaran sesat, gereja yang mendukung organisasi Papua Merdeka, dan Gereja orang Mee. Ungkapan-ungkapan itu dibuat hanya untuk menarik kembali umat Kingmi yang memang sudah untuk kembali ke Kingmi di Tanah Papua, sebagai Gerejanya bagi bangsa-bangsa.

Untuk diketahui peryataan tersebut ditandatangani oleh, Ketua Sinode GKI Kingmi Papua, Pdt. Zebulon Karubaba, S.Th,.MA. BendaharaUmum, Pdt. Agus Tebay, S.Th. Penasehat Sinode I, Pdt. Yosia Tebay, MA. Koordinator Sinode Pesisir, Akwila Marin, S.Th. Wakil Ketua I Sinode, Pdt. Melkias Kiwak, MA. Sekretaris Umum, Pdt. Noakh Nawipa, Ed.D. Sekretaris I, Pdt. Wem Maury, S.Th. Bendahara II, Nazon Utty, SE. Koordinator Sinode Jayawijaya, Pdt. Erson Wenda, S.Th. Koordinator Sinode Yahukimo, Pdt. Simon Hilapok. Koordinator Sinode Paniai Barat, Pdt. Musa Auwe, Sm.Th. Koordinator Sinode Paniai Selatan, Pdt. Silas Pekey. Ketua Departemen P&K, Pdt. Dr. Benny Giay, Ph.D. Koordinator Sinode Pania Timur, Pdt. Daniel Utty. STT Walter Post Nabire, Pdt. Yantje Nawipa. STT Walter Post Jayapura, (Alm) Pdt. Yohanes Doyapo, M.Div......!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Tata Hubungan Sosial vs Kekuasaan dan Konflik

Masyarakat di Wilayah timur Indonesia mengalami pergeseran dari kelompok komunal menjadi bagian dari dunia yang semakin terbuka serta masyarakat yang semakin heterogen. Meski demikian, masyarakat di wilayah timur Indonesia belum sepenuhnya meninggalkan sikap dan perilaku komunalnya. Tetapi, di sisi lain, mereka tak mampu lepas dari keterhanyutan diri dalam gelombang perubahan menuju bangun sosial baru yang belum jelas.

Kebingungan dan krisis jati-diri sekarang ini lazim dialami masyarakat di wilayah timur Indonesia. Seperti halnya sulit mengalami diri sebagai orang Indonesia, begitu pun tidak terlalu gampang mengalami diri sebagai orang Wilayah timur Indonesia. Bahkan dalam satu wilayah yang sempit, proses identifikasi diri ke dalam kelompok tertentu sangat bervariasi tergantung kepentingan. Lebih tepat disebut sebagai kumpulan kelompok tribal yang tercecer dan terombang-ambing di tengah rimba modernitas.

Di banyak wilayah, khususnya di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat senantiasa tergusur oleh orang luar. Hal ini mencipatkan kebencian laten antar kelompok. Papua terhitung wilayah dengan kepadatan penduduk sangat rendah tetapi sejumlah daerah telah mengalami tekanan populasi sehingga potensi daerah tidak seimbang lagi dengan jumlah penduduk. Hal tersebut terlihat di Angguruk, Wamena, Tiom, Enarotali, Biak, Minyambou, Anggi, Kebar, Ayawasi, Ayamaru, dan Sorong.

Papua memiliki problem tersendiri dalam relasi antara penduduk asli dan pendatang. Tidak ada data yang pasti tentang jumlah masing-masing kelompok dalam tahun terakhir, tetapi sumber-sumber di Papua dari dua kelompok ini (asli dan pendatang) menduga bahwa jumlah pendatang sudah melampaui jumlah penduduk asli, khususnya di kota-kota.

Di samping transmigrasi yang diatur oleh penyelenggara negara, lebih banyak lagi imigran spontan memasuki wilayah Papua dalam tahun-tahun terkahir ini dan sebagian besar (65%) berdiam di wilayah perkotaan, khususnya di 9 kota Papua: Jayapura-Abepura, Sorong, Manokwari, Biak, Merauke, Fak-fak, Nabire, Serui, Wamena dan beberapa daerah lainnya.

Data yang diperoleh penulis tercatat, pada tahun 1980 saja jumlah penduduk perkotaan Papua yang tidak lahir di Papua sebanyak 30%, pada tahun 1986 telah mencapai 40% dan pada tahun 1990 diperkirakan 50% dari total penduduk perkotaan. Hal ini menyebabkan perkembangan penduduk perkotaan sangat pesat di Papua. Selama kurun waktu 1980-1985, 3 kota yang mengalami pertumbuhan paling pesat, yakni Jayapura-Abepura (30, 92%), Sorong (21,16%) dan Nabire (9,43%).

Pada tahun 1990, jumlah penduduk yang bukan kelahiran Papua di wilayah perkotaan adalah 198.000. Pendatang yang berasal dari Sulawesi, berjumlah 113.000 orang, masih mendominasi kelompok ini, diikuti pendatang dari Jawa sebanyak 44.000 orang, Maluku 32.000 dan pendatang dari wilayah lain sebanyak 9000 orang.

Proyek transmigrasi yang dilaksanakan rezim Soeharto sejak awal Orde Baru, yang secara politik dan finansial didukung World Bank, bukanlah sebuah gagasan baru. Bahkan, penguasa kolonial Belanda dan penguasa Indonesia setelah kemerdekaan sudah melaksanakannya, dengan memindahkan rakyat miskin dari Jawa, Lombok, Bali dan Madura ke wilayah dengan populasi yang rendah, seperti Kalimantan, Papua dan Sumatra.

Tujuan resminya yakni, Mengurangi tekanan di Jawa dimana begitu banyak petani tak-berTanah, Mengurangi kemiskinan dengan memberi peluang kepada rakyat yang dipindahkan untuk berusaha di Tanah baru, serta menyediakan sarana dan prasarana dasar yang memadai, yang diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tempatannya, Mendorong pertumbuhan populasi yang lebih seimbang.

Jumlah transmigran rupanya tidak seperti yang direncanakan oleh penyelenggara negara. Dalam kurun waktu 1979 – 1986, penyelenggara negara berencana mentransmigrasikan 137.000 KK ke Papua, tetapi realisasinya hanya 23.000 KK (95.000 orang).

Para transmigran ini menempati lokasi-lokasi di Merauke, Aimas/Sulawati (Sorong), Arso/Nimborang, Prafi (Manokwari), Nabire, dan Timika. Para pendatang ini, khususnya di perkotaan menguasai sektor ekonomi, menimbulkan perasaan terpinggirkan pada “Masyarakat Asli”.

Dalam banyak kasus, orang Papua memilih menyingkir dan membiarkan Tanahnya diokupasi oleh pendatang, dengan demikian akankah melalui UU Otsus No.21 dapat mengembalikan apa yang menjadi haknya masyarakat adat Papua, ataukah sebaliknya.....Semoga!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Perempuan Produktif dan Tantangan Zaman Konsumtif

Ketika kehidupan masyarakat dunia diharuskan tunduk pada kekuasaan industri minyak dan gas bumi, maka keluarga-keluarga kaum kecil di daerah pedesaan dan dusun-dusun terpencil pun berubah menjadi konsumtif.

Pasalnya kearifan local yang tradisional dianggap oleh kaum kontanisme yang konsumtif sebagai orang terbelakang. Pada hal sesungguhnya yang tradisional jauh lebih menjamin penjangnya usia bagi manusia, namun ketika ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi menguasai pola hidup manusia modern, perempuan di desa-desa terpencil yang seringkali dijadikan obyek penelitian, kearifan local tradisionalnya dianggap tidak relevan dengan zaman dan sangat membahayakan ketahanan dan keberlanjutan hidupnya.

Sementara itu di sisi lain, kearifan local harus dilestarikan dan dipertahankan, bahkan banyak penelitian pro kelestarian lingkungan hidup pada abad modern ini juga tak henti-hentinya mengkampanyekan slogan ‘Back to Nature’ and ‘Back to Culture’, yang pada prinsipnya mengakui kebajikan-kebajikan nilai kearifan local setiap suku bangsa di dunia sehubungan dengan system pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.

Jika mencermati konflik globalisasi ini, maka kita sampai pada titik kesimpulan bahwa sebenarnya kaum perempuan dan aksesnya terhadap SDA sesuai kearifan lokalnya sudah sangat terancam.

Hal ini seringkali diperparah oleh ketimpangan pola hubungan antara perempuan dan laki-laki, namun hingga sampai dengan saat ini masih banyak perempuan yang dikesampingkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Sebagai contoh, kehadiran revolusi hijau yang menggunakan alat-alat berat juga menyebabkan partisipasi perempuan berkurang, pada hal perempuan mempunyai keunggulan dalam pemilahan benih, penyimpanan hasil pertanian dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.

Pada masyarakat dipedalaman, perempuan juga merupakan pengelolah dan sumber pengetahuan akan potensi keanekaragaman hayati sebagai bahan makanan sehari-hari maupun yang berkashiat sebagai obat. Sebenarnya perempuan yang sebenarnya dapat mengatur sendiri keberadaan dapur tradisionalnya, terkadang harus menungguh keputusan orang lain dalam menentukan kondisi dapurnya.

“Hal ini berarti bahwa pembangunan di Indonesia sangat bisa gender dan tidak menghhormati hak akses kaum perempuan dalam proses-proses pembangunan, terutama dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pada hal, segala suku bangsa di dunia termasuk orang Papua mengakui bahwa ‘Tanah adalah Ibu Kandung’ bagi suku bangsa yang hidup dan mendiami suatu wilayah tertentu di bumi ini.”.

Ada lima factor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi, Pertama, pengaruh tata nila social budaya yang masih menganut paham patriarki, yaitu keberpihakan yang berlebihan kepada kaum laki-laki di banding perempua. Kedua, banyak produk hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik formal maupun informal (hokum adat) yang bisa gender. Hal itu dapat dipahami karena produk hokum tidak terlepas dari pengaruh untuk mengakomodasi tata nilai cultural suatu masyarakat.

Ketiga, damapk lebih lanjut muncul kebijakkan dan program, pembangunan yang masih bisa gender karena setiap kebijakan adalah keputusan politik yang merupakan bagian dari aspirasi social masyarakat.

Keempat, kondisi itu didukung oleh masih banyaknya penafsiran terhadap aktualisasi ajaran agama yang kurang tepat karena terlalu berat pada pendekatan tekstual (tersurat) dan parsial (sepotong-potong) di banding kontekstual (tersirat) dan kholistik (menyeluruh).

Sedangkan factor yang terakhir (Kelima), yakni kelemahan, kurang percaya diri dan inkonsistensi serta tekad kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Pasalnya kelenahan itu bisa disebabkan oelh pengaruh tata nilai di atas atau kemungkinan factor lain masih perlu ditelaah secara mendalam.

Akhirnya terjadi suasana yang berbeda yaitu pada satu sisi ingin mengankat derajat perempuan sedang sebaliknya subur upaya merendahkan harkat dan martabat perempuan. Lalu kepada siapa tumpuan kesalahan ini ditimpahkan, apakah kembali kepada kaum laki-laki, Pemerintah, orang tua, pemuka agama, pemuka masyarakat, politisi, penegak hokum, media massa atau kaum perempuan itu sendiri.

Lantas apa yang harus dibuat untuk hak asasi kaum perempuan di Tanah Papua? Akomodir kelemah-lembutan kaum perempuan untuk dijadikan kekuatan dalam upaya mendorong perubahaan-perubahaan yang mengharus utamakan kaum perempuan di Tanah Papua.”……Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Otsus Dampak Buruk Bagi Orang Papua

Implementasi kehadiran otonomi khusus (otsus) di Tanah Papua, itu seakan-akan bukan dinikmati oleh orang asli Papua atau masyarakat akar rumput, dengan demikian kehadiran Otsus di Tanah Papua selama 9 hingga memasuki 10 tahun ini hemat saya merupakan dampak buruk bagi orang Papua itu sendiri.

Pasalnya, pada tanggal 21 November 2001 tercetuslah UU NO. 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang mana di sahkan serta berlaku sebagai sebuah UU khusus guna mengatur pengolahan pembangunan dan Pemerintah di wilayah Timur Indonesia.
Bila mana, kalau disimak isi UU tersebut secara bijak maka paparnya, pada dasarnya pemikiran serta konspirasinya akan terbaca bahwa makna utama dari UU Otsus Papua itu dilahirkan untuk menjawab, Pertama, penyelenggaraan pembangunan di Tanah Papua yang lebih memberi ruang kesempatan bagi orang asli Papua untuk dilibatkan secara subjek utama dan bukan sebagai objek.

Kedua, penyelesaian persoalan pelanggaran HAM yang telah terjadi pada tahun 1960-an di Tanah Papua sebagai akibat dari berlakunya proses integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI. Ketiga, pengolahan SDA yang lebih bijaksana dengan titik berat pada pemilihan kesempatan kepada masyarakat adat Papua untuk turut serta dalam konteks pengolahan dan pemanfaatannya.

Selanjutnya pada poin Keempat, penguatan Pemerintah lokal di Tanah Papua terutama Pemerintahaan Provinsi Papua agar mampu menjalankan roda Pemerintahaan guna mendorong keberlangsungan pembangunan yang lebih memihak bagi orang asli Papua.
Kelima, menempatkan orang asli Papua sebagai pusat perhatihan penting dalam konteks pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan daerah ini sebagai prasyarat keberhasilan otsus itu sendiri.

Yang menjadi analisis saya secara pribadi bahwa di Tanah Papua mencatat bahwa selama sembilan bahkan memasuki 10 tahun terakhir ini, otsus yang dikucurkan tersebut tidak membawah dampak yang sangat signifikan terhadap keberadaan orang asli Papua.

Alasan itu diperkuat, karena eksistensi jati diri orang Papua yang secara arafia tertera dalam UU Otsus Papua belum mendapatkan perumusan yang lebih spesifik tegas dan tuntas secara hukum dalam produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah khusus (Perdasus). Dimana, penyelenggaraan kebijakkan afirmatik yang menjadi tujuan Otsus Papua tidak berjalan secara maksimal, karena tidak tersedianya suasana dan kondisi yang memungkinkan dalam kebijakkan tersebut diterapkan dengan baik bagi pengutamaan kesejahteraan dan kemajuan orang asli Papua di atas Tanahnya sendiri.

Manipulasi slogan orang Papua menjadi tuan diatas Tanahnya sendiri dengan memberi ruang dan kesempatan dengan orang asli Papua menduduki porsi-porsi pimpinan di atas Tanah ini. Sedangkan sektor ekonomi industri investasi perdagangan dan jasa merupakan tulang punggung pembangunan di daerah ini terus diisi dan dikuasai bahkan dikendalikan oleh orang-orang non Papua yang berlangsung dengan dipusatkan atau berada di luar Papua. Dengan demikian, nampak jelas dimana pelaksanaan Otsus Papua tidak banyak memberi jawaban yang tuntas terhadap persoalan yang semestinya diselesaikan.

Pantauan Otsus Perlu Ada

Bantuan Otsus yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada masyarakat Papua telah memasuki tahun ke sepuluh namun hingga saat ini terkesan bahwa belum dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat Papua baik dipedalaman maupun dipesisir pantai.
Lebih ironis, banyak masyarakat Papua bertanya-tanya, kemana saja dana Otsus tersebut disalurkan serta masyarakat juga sangat prihatin karena dana Otsus yang sebenarnya diberikan untuk orang Papua namun kenyataan dilapangan selalu saja hilang atau habis di elit-elit birokrat.

Pada hal sudah sangat jelas bahwa, Pemerintah pusat memberikan UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus hanya untuk meredam gejolak Papua yang saat itu terkait dengan persoalan referendum atau ‘M’ semakin tinggi.

Menyangkut itu, ternyata usai tahun sembilan dan saat ini masuk tahun ke sepuluh masyarakat masih bertanya-tanya kemana dana Otsus itu disalurkan. Sebenarnya cukup jelas Otsus itu harus untuk masyarakat Papua. Untuk itu pentingnya tim pemantauan khusus (Pansus) untuk mengontrol penyaluran dana otsus tersebut.

Walaupun sudah cukup banyak bantuan Otsus di salurkan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi dan selanjutnya ke daerah namun masih terkesan hingga saat ini masyarakat di Papua dan Papua Barat belum menikmati bantuan Otsus tersebut.

Kemana dana otsus itu ? dan kepada siapa dana otsus itu disalurkan ? Karena masyarakat akar rumput tidak menikmati secara merata.

Untuk itu, sudah saatnya saat ini dan kedepan pihak-pihak yang berkepentingan yang juga sebagai anak-anak putra daerah yang duduk dikursi terhormat baik di Pemda (eksekutif) maupun DPRD (legislatif), dimana setiap ada bantuan Otsus yang turun kedaerah dan diperuntukkan untuk masyarakat agar harus digunakan sebaik-baik.

Kepada Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota di Papua dan Papua Barat agar setiap dikucurkan dana-dana Otsus ini dapat diatur dengan baik, sehingga penyaluran dana Otsus di tahun ke sepuluh dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat.
Masyarakat di Papua maupun Papua Barat bisa menikmati hasilnya dengan baik, dalam arti percepatan pembangunan secara Fisik, Kesehatan, Pendidikan serta Ekonomi Kerakyatan benar-benar nampak di tahun ke sepuluh ini, sehingga kesejahteraan itu benar-benar dinikmati masyarakat

Pandangan Pemerintah

Pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pandangan tersendiri guna meningkatkan pendidikan terlebih lagi kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Kenapa? Karena, ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakatnya baik di pesisir pantai, pulau, pedalaman serta daerah-daerah terpencil.

Pandangan itu nampak ketika saat ini keempat bidang tersebut belum terlaksana secara merata di daerah sesuai dengan implementasi UU Otsus. Misalnya, Pendidikan menjadi persoalan yang makin terpuruk dan masih terbilang tertinggal terlebih didaerah pedalaman dan pesisir Papua di wilayah Indonesia bagian timur khususnya, dan umumnya di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Diantaranya seperti, rendahnya infrastruktur dalam dunia pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, akses pendidikan yang tidak merata, fasilitas perpustakaan yang masih minim, pengadaan buku paket yang sangat memberatkan orang tua, minimnya sarana pendidikan mempengaruhi kurangnya minat baca, masih rendahnya SDM yang dihasilkan akan berdampak pada tingginya tingkat pengganguran. Sebenarnya, pendidikan sudah menjadi hak untuk setiap warga Negara sesuai UUD 1945 tentang “warga Negara berhak atas kehidupan serta pendidikan yang layak’.

Persoalan mendasar di bidang kesehatan saat ini di Indonesia secara keseluruhan mendapat guncangan yang besar, dimana warga masyarakat di beberapa daerah terkena kasus; gisi buruk, selain itu penyediaan air bersih yang tidak memadai, imunisasi, perilaku tidak sehat, epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, ganguan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan kuratif, persebaran tenaga medis dan paramedis, kesetaran gender, anggaran kesehatan, tingginya kasus HIV/AIDS dan sebagainya.

Pada bidang ekonomi masih banyak masyarakat di tingkat menengah ke bawah berada pada garis kemiskinan, walaupun Negara Indonesia khususnya di Tanah Papua terbilang kaya akan sumber daya alam (SDA), namun tingkat kesadaran untuk mengolah kekayaan alam itu masih sangat terbatas.

Sementara itu, di bidang infrastruktur dimana isolasi daerah seperti jalan dari Kampung, Distrik, Kabupaten hingga ke Provinsi aksesnya belum terbuka serta percepatan pembangunan belum merata terutama di pesisir pantai serta pedalaman dan sebagainya.

Beberapa masalah diatas dengan sendirinya membangunkan pemegang kebijakkan dalam hal ini Pemerintah yang tadinya masih ‘Tertidur Lelap’ akhirnya dibangunkan dari peristrihatannya selanjutnya dingatkan agar dapat lebih jelih melihat empat persoalan tersebut untuk di prioritaskan dalam pembangunan yang sedang dan akan berjalan itu.

Dalam artian bahwa pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur adalah empat mata rantai yang tidak bisa di pisahkan, sehingga di setiap tahun anggaran berjalan dan menjadi perhatihan serius Pemerintah pusat yang selanjutnya diteruskan ke daerah-daerah di seluruh pelosok Tanah air Indonesia baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Keempat pokok bidang tersebut menjadi bagian dari implementasi pelaksanaan UU No. 21 2001 tentang Otsus Papua, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua yang selanjutnya di salurkan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat melalui kebijakkan pembangunannya.

Dari semua problematika diatas, timbul pertanyaan! Apakah setiap daerah dapat benar-benar menuntaskan apa yang menjadi kesenjangan hidup masyarakat dalam keterpurukan terhadap kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan untuk lebih diatasi secara serius dalam pengembangan pembangunan di suatu daerah melalui cita-cita masyarakat mencapai kesejahteraan, walapun target dan prioritasnya secara jelas nampak di dalam program APBD selama setahun?

Dalam pengalokasian dana APBD di setiap daerah, tentunya mempunyai visi-misi, kebijakkan anggaran dan kebijakkan pembangunan berbeda-beda, hal itu didasarkan atas cara pandang serta pola berfikir setiap pemimpin daerah berbeda, singkatnya beda pendapat.

Namun secara kasat mata, setiap pemimpin daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota punya satu tujuan yakni rakyatnya harus sejahtera. Kesimpulan singkat dari tulisan ini adalah kesejahteraan rakyat tentunya akan tercapai, apabila problematika dari empat faktor utama seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur atau “PKEI” ini diatasi secara serius oleh Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota.

Dengan begitu tentunya memberikan semangat baru bagi masyarakat, apabila kelaknya semua dana tersebut benar-benar terserap sesuai program yang dituju. Akhirnya, penulis beranggapan bahwa pembangunan itu lebih merata jika dibangun mulai dari kampung ke kota.

Pandangan Dewan Adat

Hingga saat ini masyarakat adat Papua masih miskin diatas negerinya sendiri dan itu adalah realita. Pasalnya, realita itu disadari oleh masyarakat adat Papua serta juga disadari oleh pemerintah republik indonesia, sehingga lahirlah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua supaya ada pemberdayaan dan keberpihakan bagi masyarakat Adat Papua. Demikian pandangan dari salah satu Putra Adat Papua (Leo Imbiri) beberapa tahun silam.

Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pemberdayaan, dan keberpihakan. Kisah Leo ada seorang pejuang HAM di Amerika Serikat, pada waktu mengamati bagaimana pemerintah Amerika Serikat menghadapi orang-orang kulit hitam, karena orang kulit hitam di Amerika itu adalah bangsa budak. Sehingga pada waktu kampanye Marthen Luter King dan proses konstitusi di Amerika Serikat itu memungkinkan orang kulit hitam untuk mendapatkan posisi yang baik. Sehingga ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan keberpihakan.

Tetapi program-program yang disampaikan kepada mereka sama saja, karena itu dia (Marthen Luter) bertemu di konggres dan mengatakan begini ”Saya memberikan kepada mereka beban yang sama dengan beban yang harus diberikan kepada saudara-saudaramu yang kulit putih.”

Kenapa, dikatakan demikian, karena dia baru keluar dari suasana belenggu budak, hal demikian pula sama hal juga merupakan satu kondisi yang sedang di alami oleh masyarakat adat di Tanah Papua.

”40 tahun mengingatkan masyarakat adat Papua saat ini sedang melarat atau miskin ditanahnya sendiri. Sehingga Otsus hadir supaya ada keberpihakan sehingga kita bisa melangkah maju dalam tahapan proses memungkinkan, dalam artian kita berdiri sejajar dengan saudara-saudara kita yang lain dalam memikul beban yang sama untuk mendorong proses pembangunan negeri ini berjalan kearah yang memanusiawi kita semua.”.

Saat ini pemekaran baik kabupaten maupun distrik sudah, sedang dan akan dibuka dimana-mana itu pertanda bahwa ada pembangunan dilaksanakan dimana-mana. Namun, hingga sampai dengan saat ini tercatat masyarakat adat masih terus terpinggirkan dari tanahnya sendirinya. Artinya, kalau satu jalan dibuka menuju ke lokasi yang baru pasti sisi kiri atau kanan itu tentunya akan diambil, sehingga masyarakat adat akan melepaskan tanahnya.

Posisi kita harus ada dalam seluruh rangkaian proses pembangunan, supaya kita menemukan bahwa kelak anak cucu kita bisa dapat hak waris. Sehingga anak cucu tidak mengutuki kita karena kesalahan yang kita lakukan terhadap negeri dan leluhur kita.……Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Meningkatkan SDM di Kabupaten Deiyai Menjadi Prioritas Utama

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Deiyai sudah merupakan tanggung jawab bersama, karena apa jadinya daerah ini dalam beberapa waktu mendatang ditentukan oleh tekad, komitmen serta kerjasama yang baik dari semua komponen masyarakat dan pemerintah daerah.

Menyadari akan pentingnya peningkatan SDM di Kabupaten Deiyai, kami telah bertekad penuh untuk memperhatikan secara serius jalur pendidikan. Dimana dengan visi yang kami usung “Membangun Pendidikan dari Desa ke Kota” hal ini untuk kepentingan masyarakat setempat yang memang pemekaran hadir untuk mereka.
Hal ini dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Deiyai, Johanis Adii, S.Pd, saat ditemui media ini di Kantor Dinas Dikbudpora Deiyai, Selasa (08/12) belum lama ini.

Lebih lanjut menurutnya bahwa visi yang telah mereka usung tidak akan tercapai, apabila tidak ada kerja sama yang baik dari masyarakat. “Saya selaku Kepala Dinas, sangat berharap masyarakat bisa mendukung segala program yang kami buat untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Deiyai, hal ini juga untuk masa depan Kabupaten Deiyai yang lebih baik lagi,”ujarnya.

“Dalam tahun 2010 setelah anggaran ada, kami bertekad membangun pendidikan, karena segala rancangan maupun program untuk meningkatkan SDM di Kabupaten Deiyai telah kami susun. Semua itu memerlukan tenaga, biaya serta waktu yang tidak bisa kita remehkan,”terangnya.

Adapun beberapa program utama yang akan menjadi acuan kerja dinas pendidikan untuk meningkatkan SDM di Kabupaten Deiyai. Pertama: membuka tempat-tempat belajar anak-anak usia dini, lebih dikenal dengan istilah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kedua : Menjalin kerjasama dengan FKIP UNCEN di Jayapura untuk membuka kelas jauh Perguruan Tinggi di Kabupaten Deiyai, yang kami khususkan hanya Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Diploma Tiga (D3) untuk beberapa jurusan yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Dan ada beberapa lagi program utama yang akan menjadi sebuah target pembangunan menuju SDM yang menjanjikan. Semua ini untuk meningkatkan SDM di Kabupaten Deiyai, dalam menanti sebuah pembangunan.

“Untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, secara bertahap akan direncanakan untuk di kirim beberapa anak untuk pendidikan Strata Dua (S2) mereka di Luar Papua (pulau Jawa),”pungkasnya.

Selain itu dalam membangun pendidikan di Kabupaten Deiyai, ada dua distrik yang akan menjadi perhatihan dari kami. “Ada dua distrik yang jauh dari kota, yaitu distrik Kapiraya dan Distrik Bouwobado, kedua distrik ini akan menjadi perhatihan yang serius dari kami. Hal ini juga untuk meningkatkan SDM di kedua daerah ini,”tandasnya.
Selain itu kami juga berharap agar segala infrastruktur yang berkaitan dengan pendidikan di Deiyai dapat segera di bangun, agar ada semangat kerja yang tinggi dari setiap staf yang di berikan kepercayaan untuk membangun pendidikan di daerah ini. “Disiplin yang tinggi dari setiap staf juga sangat di butuhkan, agar dapat terwujud apa yang menjadi kebutuhan pendidikan masyarakat di daerah ini,”pungkasnya.

“Kami sangat berkomitmen untuk menata birokrasi pendidikan yang baik, agar apa yang menjadi tujuan utama kita dalam meningkatkan SDM di Kabupaten Deiyai dapat terwujud, sehingga masyarakat yang menjadi objek dari pada pemekaran dapat merasakan manfaatnya”tandas beliau akhiri komentarnya. (Jemmy Gerson adii-Octo)

seLENgkapnya......

My Number NPWP

NPWP : 58.996.735.5-953.000 Terdaftar : 12 Desember 2008

My Daily

Lahir di Karang Mulia Nabire, 17 Januari 1984. Alumni dari Perguruan Tinggi STIE PORT NUMBAY JAYAPURA WEST PAPUA pada Jurusan Managemen Program Study Management Keuangan Tahun 2004. Pernah bekerja sebagai Journalis di Media lokal di kota Minyak Sorong dan lewat pekerjaan itu saya di tugaskan sebagai KABIRO Journalis perwakilan di Kab. TelBin. Hingga kini saya masih menulis tulisan dan dimuat di web bloger www.jemmyadii.blogspot.com, www.wikimu.com. Selain itu juga, pernah bekerja sebagai Aktivis di LSM Bin Madag Hom anak cabang Yalhimo Manokwari selama lebih kurang 2,5 tahun. Juga pernah bekerja sebagai sebagai GovRell & CommRell pada PT. MineServe International Timika, loker di Bilogai, Sugapa, Kab. Paniai (kini menjadi Kabupaten Intan Jaya). Sekarang bekerja sebagai Staf PNS pada Bappeda & di Mutasi ke Dinas Keuangan Kab. Deiyai Tahun 2014 ini. Status saya sudah berkeluarga, dalam keluarga saya sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Asal kampung saya di Puteyato, Komopa dan Amago Kabupaten Deiyai & Paniai........Kuasa Ugatame sangat Dasyat. Mujizat Ugatame itu Nyata. Dapat Ugatame Dapat Semuanya. Bagi Ugatame tidak ada yang Mustahil. Ugatame ini enaimo.(Matius 6:33;7:7; I Tesalonika 5:16, 17 & 18; Filipi 4:6; Wahyu 1:17b & 18; 2:10;dll)_PKAZ-adiibo
Template by : kendhin x-template.blogspot.com