God Bless You All and Me

01 March 2010

Otsus Dampak Buruk Bagi Orang Papua

Implementasi kehadiran otonomi khusus (otsus) di Tanah Papua, itu seakan-akan bukan dinikmati oleh orang asli Papua atau masyarakat akar rumput, dengan demikian kehadiran Otsus di Tanah Papua selama 9 hingga memasuki 10 tahun ini hemat saya merupakan dampak buruk bagi orang Papua itu sendiri.

Pasalnya, pada tanggal 21 November 2001 tercetuslah UU NO. 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang mana di sahkan serta berlaku sebagai sebuah UU khusus guna mengatur pengolahan pembangunan dan Pemerintah di wilayah Timur Indonesia.
Bila mana, kalau disimak isi UU tersebut secara bijak maka paparnya, pada dasarnya pemikiran serta konspirasinya akan terbaca bahwa makna utama dari UU Otsus Papua itu dilahirkan untuk menjawab, Pertama, penyelenggaraan pembangunan di Tanah Papua yang lebih memberi ruang kesempatan bagi orang asli Papua untuk dilibatkan secara subjek utama dan bukan sebagai objek.

Kedua, penyelesaian persoalan pelanggaran HAM yang telah terjadi pada tahun 1960-an di Tanah Papua sebagai akibat dari berlakunya proses integrasi Papua ke dalam wilayah NKRI. Ketiga, pengolahan SDA yang lebih bijaksana dengan titik berat pada pemilihan kesempatan kepada masyarakat adat Papua untuk turut serta dalam konteks pengolahan dan pemanfaatannya.

Selanjutnya pada poin Keempat, penguatan Pemerintah lokal di Tanah Papua terutama Pemerintahaan Provinsi Papua agar mampu menjalankan roda Pemerintahaan guna mendorong keberlangsungan pembangunan yang lebih memihak bagi orang asli Papua.
Kelima, menempatkan orang asli Papua sebagai pusat perhatihan penting dalam konteks pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan daerah ini sebagai prasyarat keberhasilan otsus itu sendiri.

Yang menjadi analisis saya secara pribadi bahwa di Tanah Papua mencatat bahwa selama sembilan bahkan memasuki 10 tahun terakhir ini, otsus yang dikucurkan tersebut tidak membawah dampak yang sangat signifikan terhadap keberadaan orang asli Papua.

Alasan itu diperkuat, karena eksistensi jati diri orang Papua yang secara arafia tertera dalam UU Otsus Papua belum mendapatkan perumusan yang lebih spesifik tegas dan tuntas secara hukum dalam produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah khusus (Perdasus). Dimana, penyelenggaraan kebijakkan afirmatik yang menjadi tujuan Otsus Papua tidak berjalan secara maksimal, karena tidak tersedianya suasana dan kondisi yang memungkinkan dalam kebijakkan tersebut diterapkan dengan baik bagi pengutamaan kesejahteraan dan kemajuan orang asli Papua di atas Tanahnya sendiri.

Manipulasi slogan orang Papua menjadi tuan diatas Tanahnya sendiri dengan memberi ruang dan kesempatan dengan orang asli Papua menduduki porsi-porsi pimpinan di atas Tanah ini. Sedangkan sektor ekonomi industri investasi perdagangan dan jasa merupakan tulang punggung pembangunan di daerah ini terus diisi dan dikuasai bahkan dikendalikan oleh orang-orang non Papua yang berlangsung dengan dipusatkan atau berada di luar Papua. Dengan demikian, nampak jelas dimana pelaksanaan Otsus Papua tidak banyak memberi jawaban yang tuntas terhadap persoalan yang semestinya diselesaikan.

Pantauan Otsus Perlu Ada

Bantuan Otsus yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada masyarakat Papua telah memasuki tahun ke sepuluh namun hingga saat ini terkesan bahwa belum dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat Papua baik dipedalaman maupun dipesisir pantai.
Lebih ironis, banyak masyarakat Papua bertanya-tanya, kemana saja dana Otsus tersebut disalurkan serta masyarakat juga sangat prihatin karena dana Otsus yang sebenarnya diberikan untuk orang Papua namun kenyataan dilapangan selalu saja hilang atau habis di elit-elit birokrat.

Pada hal sudah sangat jelas bahwa, Pemerintah pusat memberikan UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus hanya untuk meredam gejolak Papua yang saat itu terkait dengan persoalan referendum atau ‘M’ semakin tinggi.

Menyangkut itu, ternyata usai tahun sembilan dan saat ini masuk tahun ke sepuluh masyarakat masih bertanya-tanya kemana dana Otsus itu disalurkan. Sebenarnya cukup jelas Otsus itu harus untuk masyarakat Papua. Untuk itu pentingnya tim pemantauan khusus (Pansus) untuk mengontrol penyaluran dana otsus tersebut.

Walaupun sudah cukup banyak bantuan Otsus di salurkan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi dan selanjutnya ke daerah namun masih terkesan hingga saat ini masyarakat di Papua dan Papua Barat belum menikmati bantuan Otsus tersebut.

Kemana dana otsus itu ? dan kepada siapa dana otsus itu disalurkan ? Karena masyarakat akar rumput tidak menikmati secara merata.

Untuk itu, sudah saatnya saat ini dan kedepan pihak-pihak yang berkepentingan yang juga sebagai anak-anak putra daerah yang duduk dikursi terhormat baik di Pemda (eksekutif) maupun DPRD (legislatif), dimana setiap ada bantuan Otsus yang turun kedaerah dan diperuntukkan untuk masyarakat agar harus digunakan sebaik-baik.

Kepada Pemerintah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota di Papua dan Papua Barat agar setiap dikucurkan dana-dana Otsus ini dapat diatur dengan baik, sehingga penyaluran dana Otsus di tahun ke sepuluh dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat.
Masyarakat di Papua maupun Papua Barat bisa menikmati hasilnya dengan baik, dalam arti percepatan pembangunan secara Fisik, Kesehatan, Pendidikan serta Ekonomi Kerakyatan benar-benar nampak di tahun ke sepuluh ini, sehingga kesejahteraan itu benar-benar dinikmati masyarakat

Pandangan Pemerintah

Pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pandangan tersendiri guna meningkatkan pendidikan terlebih lagi kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Kenapa? Karena, ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakatnya baik di pesisir pantai, pulau, pedalaman serta daerah-daerah terpencil.

Pandangan itu nampak ketika saat ini keempat bidang tersebut belum terlaksana secara merata di daerah sesuai dengan implementasi UU Otsus. Misalnya, Pendidikan menjadi persoalan yang makin terpuruk dan masih terbilang tertinggal terlebih didaerah pedalaman dan pesisir Papua di wilayah Indonesia bagian timur khususnya, dan umumnya di wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Diantaranya seperti, rendahnya infrastruktur dalam dunia pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, akses pendidikan yang tidak merata, fasilitas perpustakaan yang masih minim, pengadaan buku paket yang sangat memberatkan orang tua, minimnya sarana pendidikan mempengaruhi kurangnya minat baca, masih rendahnya SDM yang dihasilkan akan berdampak pada tingginya tingkat pengganguran. Sebenarnya, pendidikan sudah menjadi hak untuk setiap warga Negara sesuai UUD 1945 tentang “warga Negara berhak atas kehidupan serta pendidikan yang layak’.

Persoalan mendasar di bidang kesehatan saat ini di Indonesia secara keseluruhan mendapat guncangan yang besar, dimana warga masyarakat di beberapa daerah terkena kasus; gisi buruk, selain itu penyediaan air bersih yang tidak memadai, imunisasi, perilaku tidak sehat, epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, ganguan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan kuratif, persebaran tenaga medis dan paramedis, kesetaran gender, anggaran kesehatan, tingginya kasus HIV/AIDS dan sebagainya.

Pada bidang ekonomi masih banyak masyarakat di tingkat menengah ke bawah berada pada garis kemiskinan, walaupun Negara Indonesia khususnya di Tanah Papua terbilang kaya akan sumber daya alam (SDA), namun tingkat kesadaran untuk mengolah kekayaan alam itu masih sangat terbatas.

Sementara itu, di bidang infrastruktur dimana isolasi daerah seperti jalan dari Kampung, Distrik, Kabupaten hingga ke Provinsi aksesnya belum terbuka serta percepatan pembangunan belum merata terutama di pesisir pantai serta pedalaman dan sebagainya.

Beberapa masalah diatas dengan sendirinya membangunkan pemegang kebijakkan dalam hal ini Pemerintah yang tadinya masih ‘Tertidur Lelap’ akhirnya dibangunkan dari peristrihatannya selanjutnya dingatkan agar dapat lebih jelih melihat empat persoalan tersebut untuk di prioritaskan dalam pembangunan yang sedang dan akan berjalan itu.

Dalam artian bahwa pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur adalah empat mata rantai yang tidak bisa di pisahkan, sehingga di setiap tahun anggaran berjalan dan menjadi perhatihan serius Pemerintah pusat yang selanjutnya diteruskan ke daerah-daerah di seluruh pelosok Tanah air Indonesia baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Keempat pokok bidang tersebut menjadi bagian dari implementasi pelaksanaan UU No. 21 2001 tentang Otsus Papua, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua yang selanjutnya di salurkan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat melalui kebijakkan pembangunannya.

Dari semua problematika diatas, timbul pertanyaan! Apakah setiap daerah dapat benar-benar menuntaskan apa yang menjadi kesenjangan hidup masyarakat dalam keterpurukan terhadap kemiskinan, ketertinggalan dan keterbelakangan untuk lebih diatasi secara serius dalam pengembangan pembangunan di suatu daerah melalui cita-cita masyarakat mencapai kesejahteraan, walapun target dan prioritasnya secara jelas nampak di dalam program APBD selama setahun?

Dalam pengalokasian dana APBD di setiap daerah, tentunya mempunyai visi-misi, kebijakkan anggaran dan kebijakkan pembangunan berbeda-beda, hal itu didasarkan atas cara pandang serta pola berfikir setiap pemimpin daerah berbeda, singkatnya beda pendapat.

Namun secara kasat mata, setiap pemimpin daerah baik di provinsi, kabupaten dan kota punya satu tujuan yakni rakyatnya harus sejahtera. Kesimpulan singkat dari tulisan ini adalah kesejahteraan rakyat tentunya akan tercapai, apabila problematika dari empat faktor utama seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur atau “PKEI” ini diatasi secara serius oleh Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota.

Dengan begitu tentunya memberikan semangat baru bagi masyarakat, apabila kelaknya semua dana tersebut benar-benar terserap sesuai program yang dituju. Akhirnya, penulis beranggapan bahwa pembangunan itu lebih merata jika dibangun mulai dari kampung ke kota.

Pandangan Dewan Adat

Hingga saat ini masyarakat adat Papua masih miskin diatas negerinya sendiri dan itu adalah realita. Pasalnya, realita itu disadari oleh masyarakat adat Papua serta juga disadari oleh pemerintah republik indonesia, sehingga lahirlah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua supaya ada pemberdayaan dan keberpihakan bagi masyarakat Adat Papua. Demikian pandangan dari salah satu Putra Adat Papua (Leo Imbiri) beberapa tahun silam.

Apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan pemberdayaan, dan keberpihakan. Kisah Leo ada seorang pejuang HAM di Amerika Serikat, pada waktu mengamati bagaimana pemerintah Amerika Serikat menghadapi orang-orang kulit hitam, karena orang kulit hitam di Amerika itu adalah bangsa budak. Sehingga pada waktu kampanye Marthen Luter King dan proses konstitusi di Amerika Serikat itu memungkinkan orang kulit hitam untuk mendapatkan posisi yang baik. Sehingga ada upaya-upaya dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan keberpihakan.

Tetapi program-program yang disampaikan kepada mereka sama saja, karena itu dia (Marthen Luter) bertemu di konggres dan mengatakan begini ”Saya memberikan kepada mereka beban yang sama dengan beban yang harus diberikan kepada saudara-saudaramu yang kulit putih.”

Kenapa, dikatakan demikian, karena dia baru keluar dari suasana belenggu budak, hal demikian pula sama hal juga merupakan satu kondisi yang sedang di alami oleh masyarakat adat di Tanah Papua.

”40 tahun mengingatkan masyarakat adat Papua saat ini sedang melarat atau miskin ditanahnya sendiri. Sehingga Otsus hadir supaya ada keberpihakan sehingga kita bisa melangkah maju dalam tahapan proses memungkinkan, dalam artian kita berdiri sejajar dengan saudara-saudara kita yang lain dalam memikul beban yang sama untuk mendorong proses pembangunan negeri ini berjalan kearah yang memanusiawi kita semua.”.

Saat ini pemekaran baik kabupaten maupun distrik sudah, sedang dan akan dibuka dimana-mana itu pertanda bahwa ada pembangunan dilaksanakan dimana-mana. Namun, hingga sampai dengan saat ini tercatat masyarakat adat masih terus terpinggirkan dari tanahnya sendirinya. Artinya, kalau satu jalan dibuka menuju ke lokasi yang baru pasti sisi kiri atau kanan itu tentunya akan diambil, sehingga masyarakat adat akan melepaskan tanahnya.

Posisi kita harus ada dalam seluruh rangkaian proses pembangunan, supaya kita menemukan bahwa kelak anak cucu kita bisa dapat hak waris. Sehingga anak cucu tidak mengutuki kita karena kesalahan yang kita lakukan terhadap negeri dan leluhur kita.……Semoga !!! (Jemmy Gerson Adii)

0 komentar:

My Number NPWP

NPWP : 58.996.735.5-953.000 Terdaftar : 12 Desember 2008

My Daily

Lahir di Karang Mulia Nabire, 17 Januari 1984. Alumni dari Perguruan Tinggi STIE PORT NUMBAY JAYAPURA WEST PAPUA pada Jurusan Managemen Program Study Management Keuangan Tahun 2004. Pernah bekerja sebagai Journalis di Media lokal di kota Minyak Sorong dan lewat pekerjaan itu saya di tugaskan sebagai KABIRO Journalis perwakilan di Kab. TelBin. Hingga kini saya masih menulis tulisan dan dimuat di web bloger www.jemmyadii.blogspot.com, www.wikimu.com. Selain itu juga, pernah bekerja sebagai Aktivis di LSM Bin Madag Hom anak cabang Yalhimo Manokwari selama lebih kurang 2,5 tahun. Juga pernah bekerja sebagai sebagai GovRell & CommRell pada PT. MineServe International Timika, loker di Bilogai, Sugapa, Kab. Paniai (kini menjadi Kabupaten Intan Jaya). Sekarang bekerja sebagai Staf PNS pada Bappeda & di Mutasi ke Dinas Keuangan Kab. Deiyai Tahun 2014 ini. Status saya sudah berkeluarga, dalam keluarga saya sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Asal kampung saya di Puteyato, Komopa dan Amago Kabupaten Deiyai & Paniai........Kuasa Ugatame sangat Dasyat. Mujizat Ugatame itu Nyata. Dapat Ugatame Dapat Semuanya. Bagi Ugatame tidak ada yang Mustahil. Ugatame ini enaimo.(Matius 6:33;7:7; I Tesalonika 5:16, 17 & 18; Filipi 4:6; Wahyu 1:17b & 18; 2:10;dll)_PKAZ-adiibo
Template by : kendhin x-template.blogspot.com