God Bless You All and Me

14 July 2009

“Mama” di Papua Harus di Jaga dan Dilestarikan

Tuntutan hak ulayat masyarakat adat makin meluas ke berbagai bidang, bahkan laut, sungai, dan gunung pun diklaim sebagai hak ulayat, karena apapun yang ada di Negeri Papua ini terutama Tanah di sebut oleh masyarakat Papua pada umumnya di Provinsi Papua dan West Papua adalah sebagai “MAMA” mereka, sehingga dengan demikian sudah barang tentu musti harus di jaga dan di pelihara bersama dengan baik, sebaliknya tidak seenaknya di perjualbelikan, sebab Tanah di sebut-sebut secara turun temurun sebagai MAMA.

Dalam salah satu butir yang terdapat pada Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, menyebutkan bahwa orang Papua harus menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Dalam artian bahwa di atas tanah ini, orang Papua sebagai bangsa pribumi harus melakukan sesuatu hal dengan sendirinya, tanpa ada campur tangan dari pihak manapun, untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ujung-ujungnya untuk dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, dan tidak keluar dari itu perlunya juga adanya dukungan moril dari pihak-pihak yang berkompoten baik dari Pemerintahan terkecil seperti Kepala Kampung, hingga sampai Pemerintahan terbesar (Bupati, Walikota, Gubernur bahkan President-red), guna memberikan modal kepada masyarakat tersebut, untuk selanjutnya di kembangkan dalam dunia bisnis, sehingga salah satu virus yang masih berkausa di negeri ini seperti, “Keterpurukan, Ketertinggalan, Keterpinggirkan, Keburukan, Kemiskinan, Kebodohan dan bahkan hal-hal negative lainnya, dapat diatasi secara perlahan-lahan.

Salah satu poin yang terdapat dalam undang-undang menyebutkan bahwa, Udara, Laut, Tanah yang ada di permukaan tanah bahkan di bawah tanah harus di kembalikan kepada masyarakat Adat masing-masing, dan biarlah masyarakat Adat-lah yang mengaturnya.

Alternative lainnya yang patut di lakukan oleh masyarakat adat itu sendiri menurut tanggapan saya yakni, tanah atau lokasi-lokasi yang masih kosong bisa di lakukan penyewaan kepada pihak-pihak terkait yang ingin melakukan kegiatan pembangunan di Papua, hentah itu pihak Pemerintahan atau bahkan Swasta, dan tidak perlu lagi lokasi atau tanah itu di “Jual Belikan”, sebab jika di jual maka sudah tentunya kelak nanti (10 bahkan 20 tahun kedepan-red) Anak, Cucu, Cece bahkan Cicit tidak akan memiliki tanah lagi.

Salah satu defacto yang dapat saya paparkan dalam tulisan ini yakni seperti yang di alami oleh “Masyarakat Jawa” yang khususnya pemilik tanah di kota Metropolitan Jakarta. Apa yang terjadi bagi Anak, Cucu, Cici bahkan Cecet mereka sekarang..? Sudah barang tentu tidak memiliki tanah lagi, sebab di mana pada saat Zaman orang tua dulu, telah salah dalam memberikan Kebijakkan bahkanb keputusan lebih khususnya masalah Tanah Ulayat mereka, akhirnya yang bias menjadi fakta dan realita saat ini adalah Anak, Cucu, Cici bahkan Cecet mereka-lah yang menjadi sengsara karena sudah tidak memiliki tanah apapun.

Untuk itu, hal semacam demikian jangan lagi terjadi di Tanah Papua, sebab Tanah Papua adalah tanah Perjanjian yang terberkati dan di berikan oleh “Sang Pencipta” serta juga tanah yang di sebut sebagai MAMA yang melahirkan orang Papua, dengan demikian perlu di jaga dan dilestarikannya.

Patok Tanah berdasarkan Ketidaksepakatan Bersama

Hal itu sebagaimana yang saat ini di hadapi oleh masyarakat yang mendiami di Danau Sentani bagian Barat, atau tepatnya di Kampung Kwadeware. Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Untuk lebih jelasnya, demikian liputan hasil input “Putra Peteng Bloger” melalui salah satu Tokoh Masyarakat Adat Kampung Kwadeware, Bpk. John Marweri, Rabu (15/7-2009). Di awal komentarnya, kepada PPB, Ia menuturkan kekecewaan atas tindakan serta perilaku yang di lakukan oleh Alm. Hengki Marweri cs (Kepala Kampung Kwadeware), terhadap pematokan Tanah dan rencana kedepan untuk penjualan Tanah hak ulayat secara diam-diam tanpa di sepakati oleh petuah-petuah adat lainnya yang punya andil besar akan tanah hak ulayat di Kampung Kwadeware, Distrik Waibu Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua ini.

Pasalnya, sesuai penyampaiannya bahwa pihaknya baru menyadari kalau saja Oknum kepala Kampung tersebut selama beberapa waktu ini telah mematok seluruh Tanah Adat yang ada di Kampung tersebut, dan hendak menjual kepada salah satu oknum Putra Daerah yang kini punya andil penting di Pemerintahan Provinsi Papua. Namun, hentah telah di jual atau belum kepada pihak ke-II, kini belum di ketahui pasti oleh masyarakat sekitar kampong tersebut, sebab oknmum pihak I, kini telah tiada alias telah di panggil pulang oleh Bapa di Sorga pada pertengahan bulan Juni 2009 lalu. Namun yang bias di lakukan oleh masyarakat saat ini adalah akan mencroscek serta menuntut kembali Pengembalian Hak penuh Pemilikan Tanah hak Ulayat kepada Oknum yang hendak membeli semua tanah yang di patok di Kampung tersebut yang sebagaimana berdasarkan kerja sama dengan Kepala Kampung tersebut.
“Kami beberapa bapa sudah sepakati bersama untuk menuntut kembali Pengembalian Hak penuh Pemilikan Tanah hak Ulayat kepada pihak ke II (Oknum yang hendak membeli semua tanah yang di patok di Kampung tersebut-red) yang sebagaimana bekerjasama dengan pihak I (Alm. Hengki Marweri),”katanya demikian dengan tegas.

Dikatakan bapa yang berstatus pewarta Benih FT ini bahwa “Kami telah membuat surat secara tertulis, dan surat tersebut akan kami antarkan kepada Oknum tersebut dalam waktu dekat, dengan tujuan untuk menuntut kembali kesepakatan antara pribadi Oknum yang hendak akan membeli tanah di Kampung Kwadeware dengan Oknum Kepala Kampung Kwadeware, Alm. Hengki Marweri.”tegasnya demikian kepada Web Blog ini, sekaligus mengakhiri perbincangannya.

Rangkuman Singkat

Menurut saya, sebaiknya pihak-pihak yang berkompoten di Daerah ini perlu membuat satu terobosan untuk melakukan pemetaan Pemerintahan Daerah Otonom di Kabupaten, Distrik, dan Kampung di Papua dan West Papua. Pemahaman hak ulayat sesuai peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa, hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA) termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun.

Sedangkan tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Sementara itu, perlu di ketahui bahwa Daerah adalah Daerah Otonom yang berwenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam UU No 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari. Dan terakhir atau, Ketiga, terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemda dengan mengikutsertakan pakar hukum adat yang ada di Daerah bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi yang mengelola sumber daya alam.

Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada, dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah. Pelepasan tanah ulayat untuk keperluan pertanian dan sebagainya, memerlukan hak guna usaha atau hak pakai. Ini dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah itu tidak digunakan atau telantar, hak guna usaha atau hak pakai yang bersangkutan dihapus. Penggunaan selanjutnya dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan

Sekilas Perkembangan Masyarakat Sentani Umumnya

Perubahan-perubahan yang dialami oleh masyarakat Sentani selama satu abad telah melewati tahapan-tahapan sejarah, baik ditinjau dari sejarah pekabaran Injil maupun dari sejarah politik dan pemerintahan. Sejarah pekabaran Injil tahap pertama tahun 1893-1928, tahap kedua 1928-1956, dan tahap ketiga tahun 1956-sekarang. Sedangkan sejarah politik dan pemerintahan terbagi dalam tahap I adalah masa pemerintahan Hindia Belanda (1916-1945), tahap II pada masa pemerintahan Nederlands Nieuw Guinea (1945-1963), tahap III adalah masa pemerintahan UNTEA (1963-1969) dan tahap IV adalah masa pemerintahan RI (1963-sekarang). Namun yang ingin diungkapkan disini adalah berkisar mengenai asal-usul dan perubahan-perubahan dalam struktur nama, kepercayaan/agama, kependudukan, serta tatanan sosial dalam masyarakat Sentani selama kurun waktu tersebut.

Orang Sentani tersebar pada tiga Kecamatan, Sentani Timur, Sentani Tengah dan Sentani Barat. Pemukiman mereka tersebar di kawasan pinggiran Danau Sentani dan beberapa pulau di tengah Danau yaitu Pulau Asei, Pulau Ajau, dan Pulau Kwadeware. Ternyata pembagian secara geografis ini dapat sekaligus menggambarkan pengelompokan orang Sentani ke dalam aspek bahasa maupun dari segi-segi variasi kebudayaan, meskipun banyak kesamaan-kesamaan yang bisa dijumpai. Kelompok-kelompok itu memiliki asal-usul masing-masing.

Kelompok Sentani Barat misalnya, berasal dari suatu tempat yang bernama Ponong Yokai Wayo (sebuah daerah di Papua New Guinea/PNG). Kelompok Orang Sentani Timur atau Heram Rasim terbagi dalam dua yaitu kelompok asli dan pendatang (yang telah diterima secara adat). Kelompok asli ini berasal dari bukit Yomokoyo-Waliyauyo. Kalau pendatang, berasal dari Irian Timur (PNG). Di Sentani tengah dimulai oleh klen Asabo dan Pow. Komunitas dalam kampung (yo) yang terdiri dari beberapa rumah (Imyea) dibawah kepemimpinan seorang Ondofolo (ondoafi). Komunitas yang lebih besar terdiri dari beberapa kampung yang seakan-akan membentuk sebuah konfederasi di bawah pemimpin Ondoafi Besar (Hu Ondofolo/Iwaiwa Ondofolo). (Suebu, 1996: 3-4).

Proses Perubahan

Agama Asli orang Sentani pada awalnya menganut kepercayaan pada dewa-dewa. Dalam perkembangannya sejalan dengan kontak dengan orang 'asing' dan datangnya pekabaran Injil, sedikit demi sedikit, kepercayaan itu beralih dan diganti dengan agama Kristen. Pendeta Bink dalam laporannya berjudul Drie Maanden aan de Humboldt Baai, sesudah kunjungannya pada tahun 1893, pertama kali menggunakan kata "Sentani." Kata "Sentani" diperkirakan berasal dari kata "Heram." Orang Sentani sendiri biasa menyebut tempat tinggal mereka dengan Bahasa Sentani, "phuyakha/phuyakhala." Setelah pendeta itu pergi, digantikan oleh para penginjil/guru-guru agama Kristen dari Ambon dan Sangir Talaud, dan sejak tahun 1956 sampai sekarang dikoordinir oleh GKI.

Perkembangan masyarakat, gambarannya tidak terlepas dari perubahan jumlah penduduk. Pada tahun 1900 jumlah penduduk Sentani diperkirakan tidak lebih dari 500 jiwa. Kemudian pada tahun 1947 jumlah penduduk sebanyak 6.074 jiwa, tahun 1970 jumlah penduduk sebanyak 13.640 jiwa, tahun 1979 bertambah lagi menjadi 24.098 jiwa dan pada tahun 1987 jumlah penduduk telah menjadi 34.757 jiwa. Ini terdiri dari 14.279 jiwa orang asli Sentani dan 20.478 jiwa bukan orang Sentani asli.

Angka tersebut menunjukkan pertambahan penduduk dalam kurun waktu 70 tahun (1900-1970), jumlah penduduk bertambah kurang lebih 9.000 jiwa, dan yang paling pesat terjadi hanya dalam kurun waktu 27 tahun (1970-1987), bertambah sebanyak 21.117 jiwa dan tahun 1987-1996, jumlah penduduk bertambah mencapai 10.000 jiwa. Namun antara tahun 1996-sekarang, telah terjadi penurunan sangat tajam disebabkan karena terjadinya pergolakan politik, di mana situasi politik dan keamanan tidak terkendali.

Sejak tahun 1987-sampai sekarang, konsentrasi penduduk Sentani berada di desa-desa sepanjang jalan raya (Waena, Nolokla, Sentani Kota, Dobonsolo, Boroway, Sabron-Dosai, Kampung Harapan, dan Maribu). Penduduk asli Sentani sangat sedikit pada desa-desa tersebut dan dari hari ke hari makin mengecil serta bisa saja menghilang karena penduduk asli menjual tanahnya. Konsentrasi penduduk pendatang berada pada pusat kota Sentani, khususnya di sekitar pasar, karena mereka umumnya pedagang. Namun demikian di pulau Asei, Ajau dan Kwadeware, sebagian besar masih mempertahankan budaya asli mereka (walaupun sudah diakulturasikan dengan ajaran Kristen)...........Semoga…!!! (Jemmy Gerson Adii-Andi-Berbagai Sumber).

seLENgkapnya......

My Number NPWP

NPWP : 58.996.735.5-953.000 Terdaftar : 12 Desember 2008

My Daily

Lahir di Karang Mulia Nabire, 17 Januari 1984. Alumni dari Perguruan Tinggi STIE PORT NUMBAY JAYAPURA WEST PAPUA pada Jurusan Managemen Program Study Management Keuangan Tahun 2004. Pernah bekerja sebagai Journalis di Media lokal di kota Minyak Sorong dan lewat pekerjaan itu saya di tugaskan sebagai KABIRO Journalis perwakilan di Kab. TelBin. Hingga kini saya masih menulis tulisan dan dimuat di web bloger www.jemmyadii.blogspot.com, www.wikimu.com. Selain itu juga, pernah bekerja sebagai Aktivis di LSM Bin Madag Hom anak cabang Yalhimo Manokwari selama lebih kurang 2,5 tahun. Juga pernah bekerja sebagai sebagai GovRell & CommRell pada PT. MineServe International Timika, loker di Bilogai, Sugapa, Kab. Paniai (kini menjadi Kabupaten Intan Jaya). Sekarang bekerja sebagai Staf PNS pada Bappeda & di Mutasi ke Dinas Keuangan Kab. Deiyai Tahun 2014 ini. Status saya sudah berkeluarga, dalam keluarga saya sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Asal kampung saya di Puteyato, Komopa dan Amago Kabupaten Deiyai & Paniai........Kuasa Ugatame sangat Dasyat. Mujizat Ugatame itu Nyata. Dapat Ugatame Dapat Semuanya. Bagi Ugatame tidak ada yang Mustahil. Ugatame ini enaimo.(Matius 6:33;7:7; I Tesalonika 5:16, 17 & 18; Filipi 4:6; Wahyu 1:17b & 18; 2:10;dll)_PKAZ-adiibo
Template by : kendhin x-template.blogspot.com