God Bless You All and Me

16 February 2009

Apa Arti Sebuah Kejujuran...????

Satu-satunya kepastian di dunia adalah ketidakjujuran itu sendiri. Itulah sebuah paradoks dalam kehidupan manusia. Paradoks yang kerap membuat manusia tak tahan dan tak berani menghadapi realita bahwa dunia adalah sebuah realita ketidakjujuran.

Realita yang terus bertransformasi dan mentransformasi apapun didalamnya. Perjuangan seorang pemimpin di suatu daerah memanglah tidak mudah, jika kalau dilandasi dengan kejujuran maka dengan sendirinya ketidakjujuran itu akan menjadi utama dan terutama dalam setiap jejak langkah kaki dari seorang pemimpin tersebut.

Ketika hal itu terjadi maka, apa yang akan dirasakan oleh rakyat. Tentulah kesejahteraan yang dicita-citakan rakyat akan hilanh sesaat. Jika hilang siapa yang bertanggung jawab, apakah pemerintah atau Rakyat. Jika pemerintah, mengapa pemerintah tidak berbuat yang terbaik untuk rakyat.

Jika pemerintah katakan sudah berbuat yang terbaik kepada rakyat selama masa pemerintahaannya baik yang telah berjalan satu tahun, dua, tiga tahun dan seterusnya pada rencana pembangunan lima tahun (REPELITA) yang telah disusun rapih oleh seorang pemimpin, sebenarnya bukan itu yang diinginkan rakyat.

Prinsipnya keinginan rakyat bukan semata-mata hanya menerima perbuatan baik dari seorang pemimpin pada sesaat saja, tetapi yang rakyat inginkan adalah kejelihan dari seorang pemimpin daerah itu selalu dan selalu nampak setiap masa kerjanya. Jika yang dikatakan pemimpin tidak, maka kenapa ini jadi pemimpin, sebab jadi pemimpin itu sudah siap menanggung segala-galanya.

Bukan berarti pada tulisan ini penulis menyajikan berbagai image atau pandangan yang kurang baik terhadap jati diri seorang pemimpin atau dengan bahasa kasar menjelekkan nama baik pemimpin, tetapi maksud dan tujuan dari tulisan ini adalah sebagai kritikan positif untuk seorang pemimpin bisa jelih memenij pekerjaan dengan baik sesuai dengan cta-cita dan harapan dari akar rumput, maka perlu di garis bawahi dengan kata pentingnya kejujuran di tegakkan oleh seorang pemimpin daerah.

Tentunya seorang pemimpinlah yang akan menjawab sendiri bagaimana kejujuran dari seorang pemimpin negara itu di tegakkan, karena ada pemerintah ada rakyat. Sangat berat perjalanan seorang pejabat yang benar-benar adalah seorang pemimpin yang ideal.
Mengapa, karena ketika seorang pejabat benar-benar mentransformasikan kinerjanya kepada masyarakat maka disitulah akan timbul suatu kekecewaan.

Belum hilang diingatan rakyat saat ini pada waktu pesta demokrasi beberapa pekan depan, dengan berbagai unek-unek dari seorang pemimpin serta tim suksesnya dalam melakukan kampanye untuk dapat sukses dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) yang mana by desaign tidak mutlak karena pilihan seorang pemimpin maju dan tidaknya ada di tangan rakyat. Ibarat pengunjung restoran, rakyat sudah disajikan menu yang sangat terbatas. Praktis sesuai dengan fakta saat ini dimana berbagai kemelut pengajuan dari pemimpin adalah apakah dalam kinerjanya adakah partisipasi rakyat disitu? Partai Politiklah yang memainkan peran sentral, bahkan dengan tarikan urat leher yang kencang. Siapa bisa jamin, mekanisme itu tidak overlooked pemimpin ideal yang sebenarnya? Mungkin ada di salah satu daerah atau tempat orang yang sebenarnya memiliki visi, sikap, keberpihakan dan kecerdasan yang sebenarnya, tetapi tidak cukup memiliki akses (uang? Pengaruh Politik?) ke Parpol.

Ironisnya, rakyat kemudian diperhadapkan dengan pilihan yang tidak ideal. Apakah rakyat akan memilih eks tersangka korupsi? Atau dia yang sekian nnlama ada dalam lingkaran pembuat kebijakkan, yang berhasil memperbaiki beberapa ruas jalan, mengucurkan milyaran dana untuk pengembangan ekonomi rakyat, yang menerangi jalan-jalan raya.

Tetapi yang juga tidak bisa menjamin ada air bersih untuk semua penduduk, end up dengan 100 % masyarakat miskin dan 100 % pengganguran, yang setelah 8 tahun mengendalikan wilayah secara otonomi, tetapi tidak bisa menjamin akses rakyat ke pelayanan kesehatan yang murah? Atau Dia yang dikenal sebelum pertehatan pilkada ini? Yang tidak memiliki pengalaman menjadi bagian dari pemerintahan? Semuanya, bukan pilihan yang ideal, ataukah rakyat disajikan pilihan-pilihan atas pertimbangan etnis atau agama? Sangat amat jauh dari ideal.

Penulis tertarik dengan apa yang dikomentari oleh Tokoh Pejuang Pembebasan Irian Barat (Papua) beberapa tahun lalu yakni Ayub Kafiar pada edisi Rabu 8 Agustus 2007 di salah satu koran lokal bahwa selama ini para pemimpin daerah mulai dari Gubernur hingga Wali Kota serta staf bawahannya tidak jujur dalam hal penggunaan uang rakyat, maka itu sudah menjurus pada terjadinya suatu gejolak bagi rakyat.

Namun uang sebanyak milyaran rupiah hanya bisa di pakai dengan bahasa kasarnya dihambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lainnya yang kurang banyak bersinggung langsung dengan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan rakyat papua di atas tanah ini.

Lain hal juga dengan berbagai sorotan yang terus melambung tnggi terhadap kunjungan wakil rakyat di berbagai daerah, yang menuai kritikan sangat buruk, karena kunjungan itu disisi lain mereka untuk memenij ilmu diluar daerah, tetapi kalau ketika kembali ke daerah benar-benar mentransferkan ilmu itu kepada rakyat maka itu sangat baik.

Tetapi sebaliknya jika tidak, berarti perjalanan studi banding oleh wakil rakyat ke luar daerah hanya dikisahkan sebagai menghabur-hamburkan uang rakyat. Saat ini kita hanya sebatas menilai bahwa penggunaan otonomi khusus (OTSUS) telah disalah gunakan oleh pejabat birokrat, tanpa kita menyadari bahwa apakah dana-dana lain seperti dana anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD), dana alokasi umum (DAU), dana perimbangan serta dana alokasi khusus (DAK) apakah benar-benar digunakan oleh pejabat pemerintahaan saat ini pada era reformasi atau kah tidak.

Itu satu hal pokok jadi bahan renungan serta pertanyaan pribadi kita. Atau dengan kata lain hal tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) sbagi kita bersama, baik penulis, pembaca maupun pemimpin birokrat untuk bisa mengkaji secara baik dan bijaksana, karena ketika kita bicara dana otsus gagal, disitulah akan nampak cara-cara baru terhadap penyelewengan dana-dana lainnya seperti sebagaimana akan imbas atau sama dengan penyelewengan dana otsus tersebut.

Bukti dari itu, memang penulis menyadari bahwa membangun suatu daerah sangatlah tidak muda, tetapi bagaimana dari ketidakmudaan itu kepada kemudaan suatu pembangunan, perlunya di dukung dengan kesabaran bahkan kejujuran dalam membangun daerah.
Pada tulisan akhir ini, timbul lagi suatu pertanyaan, kenapa aspirasi masyarakat terus menerus datang kepada pemimpin daerah. Menurut penulis, bisa-bisa karena belum ada pembangunan yang nyata bagi masyarakat di seantero tanah papua, atau memang sudah ada pembangunan tetapi tidak tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan rakyat.

Pasalnya, selama ini pembangunan di tanah papua masih menjadi pincang disebabkan karena penggunaan dana bagi seorang pemimpin tidak menyentuh langsung pada kebutuhan dasar rakyat......Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Politik Pangan Ekonomi di Indonesia

Krisis sekarang ini berhubungan dengan soal pangan. Bung Karno pun sebenarnya jatuh akibat keadaan pangan yang sangat buruk pada saat-saat terakhir pemerintahan dia. Inilah sebabnya mengapa masalah pertanian penting kita bicarakan. Dan cukup ironis bahwa Soeharto memahami itu, sehingga sebetulnya dia sudah perintahkan harus selalu ada stok 1 juta ton beras, karena dia agak paham bahwa selama dia bisa beri makan pada bangsa, dia tidak akan digusur.

Tapi apa sebetulnya yang terjadi, apa hikmah yang kita peroleh dari krisis ini? Saya mau coba cerita saja, jadi anda boleh tanya apa saja. Krisis ini mengungkapkan adanya hal-hal yang kurang beres dalam sistem. Saya sendiri beranggapan krisis tersebut timbul karena banyak sekali hal-hal yang kita ketahui tidak benar, tidak baik, salah dan tidak adil. Tapi kita biarkan berlangsung, karena waktu itu tidak mengganggu kepentingan kita.

Malah mungkin kita ikut memperoleh untung dari ketidak adilan itu, sementara kita tahu bahwa keadaan orang lain sebetulnya buruk, misalnya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, tapi kita biarkan saja karena itu tidak mengganggu kita, hal-hal inilah yang menurut saya berproporsi besar dan menuntut penanganan segera.

Antara Subsidi dan Infrastruktur
Pada saat-saat terakhir pemerintahan Pak Harto, terjadi kepanikan. Orang-orang begitu khawatir sehingga mereka, termasuk orang-orang seperti kita yang mestinya rasional, yang sudah punya uang cukup dan anak-anaknya sudah bisa les piano, pun berlarian ke supermarket untuk menimbun stok pangan di rumah. Jadi terjadi situasi yang menimbulkan kesan di masyarakat bahwa pemerintah tidak lagi mampu menjalankan fungsinya menjamin hak atas pangan. Kenapa hal itu timbul? Padahal kita pernah mencapai swasembada beras, tahun 1984, dan kita capai berkat Soeharto juga, karena Soeharto kesal sebab pada tahun 1973 takala kita menghadapi musim kemarau kita kok sulit memperoleh beras waktu itu memang musim kemarau dan tidak mengenal batas-batas negara sehingga Muangthai Vietnam dan Myanmar juga terkena. Negara-negara yang biasanya memasok kita itu tentu mengutamakan penyediaan pangan untuk warganya sendiri.

Pak Harto tanya pada para menterinya, "Lho, kok kita ini bolak-balik mesti beli dari luar, kenapa sih kita tidak bisa menghasilkan sendiri?" Disampaikanlah seabrek alasan pada dia. Lalu dia bilang, "Kalau nggak ada pupuk, bikin pabrik pupuk. Kalau nggak ada jalan, bangun jalan. Kalau irigasi perlu diperbaiki. Kan kita punya uang untuk itu." Maka dilakukanlah upaya all-out untuk mencapai swasembada. Dan dengan sistem komando, ternyata kita berhasil membangun suatu ketahanan pangan yang baik. Satu hal yang menarik takala kita capai itu adalah menurunnya kemiskinan di pedesaan secara sangat pesat.

Ini agak mengejutkan karena padi sendiri tidak punya keterkaitan yang luas dengan sektor-sektor lain. Menurut tafsiran saya, apa yang terjadi waktu itu adalah produktivitas tenaga kerja di pertanian meningkat sedemikian besar, dan ini menghasilkan peningkatan pendapatan petani, lalu upah buruh tani itu menciptakan menghasilkan effective demand untuk barang dan jasa yang memang mampu diproduksi setempat, sehingga cukup memicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan pertumbuhan ekonomi perdesaan di luar pertanian itu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga orang terangkat dari kemiskinan tanpa kehadiran program-program khusus seperti IDT dan lain-lain.

Semua negara, kecuali negara-kota, memang mulai sebagai negara agraris, artinya sebagian besar warganya hidup dari pertanian. Kemudian, menurut teori, pangsa pertanian akan menurun dan digantikan oleh manufaktur dan akhirnya mesti masuk ke bidang jasa bernilai tambah tinggi. Tapi transformasi struktural ini tidak terjadi di Indonesia, berbeda dari, misalnya, Amerika Serikat. Di sana, selama lebih dari 150 tahun, dari 70% lebih warganya di pertanian, sekarang hanya tinggal 2%.
Melihat sejarah diatas, saya tertarik sekali pada mekanisme di seputar swasembada pangan itu. Swasembada itu menurunkan secara drastis kemiskinan di pedesaan, dan itu dihubungkan bukan dengan investasi atau program-program pemerintah, tapi boleh dikatakan melulu karena peningkatan produktivitas.

Masalah Tanpa Masalah
Peningkatan produktivitas tenaga kerja di pedesaan, terutama di daerah irigasi teknis, sebetulnya memang berkat program pemerintah, berupa investasi dalam bentuk paket bimas. Tapi itu tapi tidak melalui linkages, melainkan semata-mata melalui peningkatan produktivitas di sana yang menghasilkan peningkatan pendapatan petani dan upah buruh tani. Contoh terbaiknya terjadi di Jawa, yang menikmati hasil Orde Baru paling besar, misalnya berupa jaringan irigasi yang terbaik. Dan kalau penghasilan petani sudah meningkat, segala macam barang dan jasa datang sendiri. (Jadi, menurut saya tugas pemerintah hanya mencoba membantu orang untuk menciptakan sendiri kesempatan kerja dan berusaha).

Di Indonesia, pangsa pertanian turun dengan baik sekali dalam pendapatan nasional. Tapi dalam penyerapan tenaga kerja ia tidak turun sama baiknya; tidak sebagaimana dituntut atau dituntun oleh teori berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa yang sekarang telah menjadi negara-negara industri. Dengan kata lain, ini bisa kita namakan transformasi struktural semu. Padahal tatkala terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja di pertanian sebetulnya ada yang dilepaskan tenaga kerja di sana.

Dan seandainya itu dapat diserap oleh sektor kegiatan yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi, tentu itu sangat bagus, sebab pembangunan adalah proses berkesinambungan dari perubahan perpindahan faktor-faktor modal tenaga kerja, dari kegiatan yang lebih rendah nilai tambahnya baik kegiatan maupun lokasi ke kegiatan yang lebih tinggi nilai tambahnya secara terus menerus. Itulah pandangan saya mengenai apa sebetulnya pembangunan. Itulah yang juga terjadi di Jepang, yang memberi subsidi pada petaninya.

Lihat pula Amerika, yang juga memberi subsidi kepada petani dalam kerangka transformasi struktural itu. Sekarang petani kita berjumlah 50% dari penduduk, di Amerika hanya 2% dari penduduk. Bagaimana kita membaca ini? Tentu dengan produktivitas. Jadi di sini berarti seorang petani mampu memberi makan dirinya sendiri dan seorang lagi warga bangsa. Di Amerika, seorang petani mampu memberi makan bagi diri sendiri dan 49 orang lain. Bagaimanakah produktivitas yang demikian tinggi itu dicapai?

Tidak betul itu dicapai melalui pasar. Sejarah tidak membenarkan pandangan bahwa pasar bebas membantu itu. Itu jelas dicapai dengan dukungan pemerintah. Dan sekarang ini subsidi Amerika Serikat pada petaninya luar biasa besar, karena tahun ini petani AS sangat terpuruk. Sebabnya, pertama, karena habisnya semua permintaan pangan, yang sebagian besar dulu diminta oleh kawasan kita. Kedua, karena kemarau yang luar biasa - suatu bencana yang paling sulit diatasi. Kira-kira 7-8 tahun yang lalu, saya pernah menghitung outlay pemerintah untuk petani kita dibanding petani Amerika adalah 1:10.000.

Artinya, 10.000 petani kita mendapat bantuan sama dengan 1 petani Amerika. Nah, secara sederhana krisis sekarang ini terjadi karena kaidah pembangunan yang kita anut sangat tidak tepat bagi suatu bangsa yang berpenduduk begini banyak. Pertama, kita terburu-buru mengikuti industrialisasi yang tidak berlandaskan pada komposisi dan kualitas sumber daya nusantara. Kedua, kita menyerahkan kebutuhan pangan kita kepada pasar internasional, yang merupakan tempat negara-negara lain membuang instabilitas. Jadi semua sistem proteksi yang ada di negara-negara lain itu umumnya adalah mempertahankan terjaminnya stabilitas harga pangan di negaranya dan membuang instabilitasnya ke negara luar, ke pasar dunia.

Maka kalau kita mengimpor, kita impor juga instabilitasnya sekalian, ternyata jadi krisis dan menurut saya yang perlu kita lakukan adalah membangun pertani, bukan membangun pertanian. Kenapa? Karena kalau kita membangun petani dengan baik, itu artinya kita meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Hanya dengan itulah kita dapat meletakkan landasan yang kokoh untuk kelak mempunyai bangsa yang mandiri, kalau tidak kita laksanakan itu, perjalanan bangsa akan selalu dihadang oleh dadakan-dadakan. Kalau kita tinggalkan demikian banyak warga bangsa pada tingkat produktivitas yang rendah, apa jadinya jika terjadi depresiasi yang tajam?
Dulu, ketika saya mau mulai sekolah, muncul istilah growth without equity; maksudnya, menurut Kuznet, pada tahap awal pembangunan, ekuiti harus dikorbankan.

Pada waktu saya mau mulai menyusun disertasi, sudah ada istilah growth with equity, dari orang-orang seperti Streeten. Sekarang, untuk awal milenium mendatang, mesti growth through equity; mesti keadilan dulu, dan di atas landasan keadilan yang lebih besar itulah baru bisa kita capai pembangunan. Karena, menurut saya, pesan dari krisis ini adalah bahwa inequitable growth is not sustainable.

Belajar dari Taiwan Pada saat sekarang, bagaimanapun kita masih harus bertumpu pada pertanian sebagai alat, karena sebagian besar rakyat masih hidup di sektor ini. Tapi 50 tahun lagi, upaya meningkatkan kemakmuran warga bangsa bukan lagi diletakkan pada pertanian; bukan lagi agriculture policy yang menjadi alat, melainkan policies lain.

Mungkin policies di bidang manufaktur, atau mungkin malah di bidang jasa bernilai tambah tinggi, semua jasa konsultansi, perbankan, dan lain-lain.
Dalam hal ini saya banyak diinspirasi oleh pengalaman Taiwan. Dulu, di Cina-nya Chiang Kai-shek itu, para warlord merajalela. Gaya hidup mereka sangat mewah, punya Mercedes, Cadillac, punya harem dengan gundik-gundiknya; pendeknya para tentara itu enak betul hidupnya. Tiba-tiba mereka digusur oleh tentara rakyat-nya Mao Tze-tung. Lalu terjadilah apa yang disebut catastrophic learning experience.

Para warlord itu terpaksa lari ke Formosa (sekarang Taiwan), dan betul-betul mulai dari pedesaan dengan melakukan land reform. Lalu, yang pertama-tama digarap adalah komoditi utama, baru ke tingkat I dan tingkat II. Jadi yang pertama diusahakan adalah memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein nabati. Ketika tingkat produktivitas yang dirasa memadai sudah dicapai, barulah mereka mengarahkan seluruh perhatian dan investasi guna menghasilkan protein nabati. Setelah meraih beras, mereka masuk sekaligus ke industri babi dan ikan; surplusnya dikalengkan, tapi semuanya dikerjakan di desa. Untuk memungkinkan itu mereka bangun berbagai infrastruktur, seperti jalan, listrik, telepon, akhirnya mereka mencapai hortikultur dan florikultur.

Perbandingan sederhananya begini, untuk industri padi-padian dibutuhkan, misalnya, US$ 200 per hektar, perkebunan memerlukan US$ 2.000 per hektar, dan untuk industri kembang membutuhkan investasi US$ 200.000 per hektar. Begitu tinggi nilai tambahnya. Nah, itu dicapai oleh Taiwan dengan memulai dari hortikultur; dilaksanakan secara bertahap dengan landasan yang kokoh untuk naik ke tahap berikutnya. Kini mereka memiliki struktur perekonomian yang paling sehat dalam perbandingan antara industri besar, kecil dan menengah dari pada semua negara lain yang pernah saya lihat. Jadi yang kita perlukan bukan metropolitan, tapi mikropolitan.

Urbanisasi tidak perlu terjadi dalam arti semua orang pindah ke kota, tapi desa-desa atau kota-kota kecil mengalami diferensiasi sedemikian rupa sehingga sebagian besar kebutuhan yang dicari orang desa dapat dipenuhi di sana. Dan untuk itu perlu perubahan paradigma secara besar-besaran. Dari dulu kita anggap orang yang pintar itu bagus kalau kita keluarkan dari pedesaan lalu dibawa ke perkotaan.

Kita keluarkan dari luar Jawa, kita bawa ke Jawa. Kenapa saya bilang Jawa? Karena orang Jawa ini jahat. Seluruh konsep Belanda mereka teruskan.(Jemmy Gerson Adii-Yohanes Akuan)

seLENgkapnya......

Kemiskinan Bukan Hanya Masalah Pendapatan Ekonomi

Permasalahan kemiskinan dari hari keharinya tidak akan dapat diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhi hingga kemiskinan sampai pada hari ini masih saja ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya dianggap oleh sebagian kalangan sebagai masyarakat mampu atau kaya.

Sebagai contoh adalah Heterogenitas masyarakat Papua khususnya di Sorong membuat paradigma masyarakat yang terbentuk bahwa tidak ada masyarakat miskin di daerah yang memiliki daya konsumtif yang tinggi ternyata ada betulnya.

Dimana pola pikir atau mind set yang telah tertotok erat dalam benak masyarakat bahwa miskin adalah ‘papa’ alias tidak memiliki materi atau tidak berlimpah harta benda sudah menjadi kebiasan turun temurun yang beranak pinak. Padahal banyak penyebab yang mengakar sehinngga munculnya kata ‘miskin’ tersebut.

Sebagai contoh adanya nilai kemanusian yang telah luntur adalah, semakin maraknya bangunan infrastruktur di sana-sini namun kemiskinan masih saja ditemukan di berbagai pelosok wilayah baik di perkotaan maupun di perkampungan. Serta contoh, masih banyaknya koruptor dinegara ini yang terus berkembang bak ‘bisul’ yang enggan pecah di tengah-tengah masyarakat yang terlihat kaya ternyata ‘miskin’ akan nilai kemanusiaan.

Apakah miskin hanya sebatas tidak memiliki uang, tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki jabatan serta tidak memiliki lainnya adalah bentuk kemiskinan yang sesungguhnya, adalah pertanyaan besar yang wajib dijawab oleh semua insan Tuhan bukan hanya pemerintah sebagai alat pelayanan masyarakat.

Ternyata mind set yang telah menjadi paradigma setiap individu mengenai kemiskinan membuat masyarakat Indonesia berpikir sesempit paradigma yang dibentuk. Apabila dilihat, faktor utama dari problema kemiskinan sebenarnya terletak dari masing-masing individu insan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melupakan nilai-nilai diri sebagai manusia.

Jika miskin hanya sebatas memenuhi pendapatan materi, mengapa pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pembuat kebijakan tidak mensubsidi terus menerus masyarakat miskin dengan cara membagikan uang tiap hari kepada masyarakat yang dianggap miskin. Namun sampai kapan dana pemerintah akan mencukupi membiayai masyarakat miskin Indonesia yang kompleks memandang penegertian mengenai ‘miskin’.

Ada baiknya, pembangunan pola pikir kita sebagai anak bangsa perlu melakukan perubahan dari pola pikir lama menjadi pola pikir yang lebih kreatif dan luas perlu ditingkatkan sejak dini. Tentunya dengan mengharapkan agar nilai kemanusian yang ternyata telah luntur ditengah masyarakat yang cukup ‘madani’ dapat terpenuhi dan dibentuk.

Mari kita mulai berpikir bahwa jangan takut ‘miskin’ karena tidak memiliki uang, jabatan, rumah mewah, hand phone 3 G, dan alat kapitalis lainnya, melainkan mari merubah cara pandang kita bahwa kita seharusnya takut ‘miskin’ kehilangan nilai luhur kita sebagai manusia yang mencintai kedamaian, gotong royong, kebersamaan, peka terhadap sesama dan lain sebagainya dengan tujuan bahwa ‘miskin’ yang sesungguhnya adalah takut akan bersifat individualistis…..Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii-olha)

seLENgkapnya......

Aras Terjal Perjalanan Birokrasi Bangsa

Roda pemerintahan yang dijalankan sebuah daerah ternyata tidak terlepas dari berbagai masalah, dalam banyaknya masalah tersebut tentunya banyak sekali berujung pada sebuah persoalan yang bermuatan politik tetapi tidak semua yang bermuatan demikian.

Kasus demi kasus yang ditemukan terkadang disinyalir berindikasi penyalahgunaan anggaran serta wewenang. Jika terjadi demikian sudah barang tentu dapat mengganggu jalanya roda pemerintahan, bagaimana tidak sumber-sumber dana yang telah diposkan tersebut dengan sendirinya akan tersedot, dialihkan untuk menutupi kekurangan tadi tetapi di satu sisi pos yang lainnya mengalami kekurangan juga.

Indikasi penyalahgunaan tersebut juga dipicu oleh daya kompetisi dan kinerja daripada birokrasi daerah yang buruk, tidaklah mengherankan jika hingga saat ini bangsa ini masih dikatakan buruk, terkesan lambat serta tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan organisasi pemerintahannya. Dengan adanya pola pergeseran birokrasi di daerah melalui kran otonomi daerah, bagi sebagian orang dikatakan dapat meminimalisir sejumlah permasalahan yang ada di daerah.

Orang boleh berpikiran demikian, tetapi sejarah mencatat – sampai hari ini pola tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan, dari segi efisiensi serta efektifitas kerja birokrasi daerah malah ada kemiripan dengan birokrasi ditingkat pusat. Pebdelegasin tugasnya tidak terarah dengan baik, kondisi demikianlah yang mengakibatkan segala pengurusan yang menyangkut jasa pelayanan publik menjadi terhambat.

Pelayanan publik terkadang terabaikan, disatu sisi indikasi penyimpangan kewenangan atas sebuah kekuasaan terus berlangsung, kekuasaan yang tak terkendali dengan baik dan berujung pada suatu keputusan sepihak seringkali merugikan masyarakat dalam mendapatkan jasa pelayanan publik. Public Spare bagi amsyarakat tidak tersedia dan kalau pun ada kapasitasnya tidak merepresentasikan sebuah tuntutan serta masukan dari komponen-komponen di dalam masyarakat.

Dalam perjalanan yang kita catat sampai hari ini kinerja birokrasi sebagi pelayan publik telah memberikan citra buruk, klambanan serta tidak efisiennya waktu kerja menjadi momok tersendiri yang hingga hari ini masih ada. Sampai kapan momok tersebut akan berakhir dalam kemajuan dan prestasi kerja. Terkadang kualifikasi profesionalisme yang ditunjang oleh diploma atas bidang kerja dan kemampuannya tidak mampu ditonjolkan, akhirnya dalam dirinya masih menimbulkan pertanyaan, apakah pelayanan tersebut telah mewakili seluruh masyarakat yang ada.

Jika menyimak dari sebuah buku yang menelorkan berbagai pemikirang menyangkut pemberdayaan birokrasi daerah, ada baiknya jika buku “Reinventing Government” miliknya pengarang ternama Ted Gabler dan David Osborn sangat tepat dipergunakan. Tulisan mengajarkan bagaimana pemberdayaan birokrasi itu dilakukan, ada sepuluh formula yang ditawarkan dalam rangka mewira usahakan birokrasi, termasuk swastanisasi maupun privatisasi.

Era modernitas yang menghendaki agar kiranya birokrasi, baik di pusat maupun daerah menjadi lebih profesional dalam melakukan pekerjaannya, pengembangan organisasinya harus menjadi landasan dalam pencapaian sebuah struktur dan tata kerja yang handal sehingga kedepan pelayanan publik dapat lebih terarah dengan baik. Paling tidak ada proses jemput bola bukan malah menunggu bola, hal inilah yang selama ini dinanti nantikan oleh masyarakat dan tidak bisa lari dari kenyataan jika suatu saat umpan balik itu ada.

Kembali menyimak kacamata Reinventing Government tadi, sepuluh formula merupakan jaminan bagi sebuah antiteasis dalam menyelamatkan wajah birokrasi pusat dan daerah, sebagai bangsa yang besar jangan pernah merasa malu untuk belajar dari bangsa lain. Ilmu tidak akan pernah habis dimakan usia namun bagaimana dari ilmu tersebut dapat membuahkan suatu terobosan baru menuju arah pencapaian tujuan akhir dari suatu perjalanan.

Restorasi Meiji merupakan jelmaan ats perubahan yang terjadi pada bangsa bertabiatkan ketimuran, ketika bangsa matahari terbit sukses dalam mendulang perjalanan tatanan sebuah bangsa, sebagai negara tetangga, aras kebijakan yang telah menguntungkan tersebut paling tidak menjadi buah pembelajaran berharga dalam menjalankan pemberdayaan birokrasi. Jangan pernah beranggapan bahwa aras kebijakan hanya bersifat kemadeggan semata, lain daripada itu hanya mampu memberikan penyejukan dari iklim kerja birokrasi.

Selamat dari keterpurukan merupakan presatasi namun terjerumus kedalam lubang hitam menjadi sebuah bencana maha dasyat. Pengalokasian sepuluh formula tadi sedapat mungkin meresapi seluruh nadi hingga ke jantung daripada organisasi birokrasi tersebut hingga menjadi sebuah aliran kutub positif dalam tulang belulang serta kulit tubuh organisasinya. Mencapai semua itu butuh keyakinan dan kerja keras, jika bertekad harus maju dan jika melemah lebih baik mati saja…..Semoga..!!! (Jemmy Gerson Adii-Junedi)

seLENgkapnya......

Perempuan dan Lingkungan Hidupnya

Kerusakan lingkungan seringkali seperti konversi lahan pertanian ke non pertanian serta berkurangnya kawasan hutan lindung juga disebabkan oleh ketidak pedulian terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini seringkali diperparah oleh ketimpangan pola hubungan antara perempuan dan laki-laki.

Kenapa demikian? Masih banyak perempuan yang dikesampingkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, sebagai contoh kehadiran revolusi hijau yang menggunakan alat-alat berat juga menyebabkan partisipasi perempuan berkurang, padahal perempuan mempunyai keunggulan dalam pemilahan benih, penyimpanan hasil pertanian dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.


Pada masyarakat tradisional di pedalaman maupun pesisir khususnya di Tanah Papua dimana perempuan merupakan pengelola dan sumber pengetahuan akan potensi keanekaragaman hayati sebagai bahan makanan sehari-hari maupun yang berkhasiat sebagai obat.

Alam sudah menyediakan segala sesuatu lengkap adanya, moyang juga sudah wariskan pengetahuannya bahkan obat-obat medical yang disediakan di apotek dan rumah sakit juga terbuat dari bahan obat tradisonal. Artinya, setiap manusia mempunyai pengetahuan tradisional tentang tumbuhan-tumbuhan yang terwariskan dari zaman nenek-moyangnya, tinggal bagaimana kita gunakan untuk menjawab kebutuhan manusia.

Perlu ditegaskan pada generasi muda saat ini adalah pentingnya menjaga kelestarian hutan serta dimanfaatkan secara baik. Karena di Tanah Papua, segala sesuatu sudah disediakan oleh Sang Pencipta, untuk dijaga dan dilestarikan selamanya.

Sesuai analisa penulis, di Indonesia telah dikenal dengan sebutan mengenal kebijakan lingkungan seperti pada UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA. Pada umumnya kebijakan-kebijakan tersebut secara formal mengakui keberadaan masyarakat hukum adat serta budaya dan kearifan lokalnya, bahkan pada setiap kebijakan lingkungan hidup di Indonesia tidak membedakan peran perempuan dan laki-laki.

Namun kenyatannya, seringkali tidak ada akses dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pembangunan di sekelilingnya, oleh karena itu kaum perempuan tidak terwakili kebutuhannya serta tidak mempunyai control terhadap perkembangan pembangunan.

Sebagai contoh, perempuan yang seharusnya dapat mengatur sendiri keberadaan dapur tradisionalnya, terkadang harus menunggu keputusan orang lain dalam menentukan kondisi dapurnya. Hal ini berarti bahwa ”Pembangunan di Indonesia sangat bias gender”, dan tidak menghormati hak akses kaum perempuan dalam proses-proses pembangunan, terutama dalam pengelolaan sumber daya hutan. Padahal, segala suku bangsa di dunia, termasuk orang Papua mengakui bahwa ”Tanah adalah Ibu Kandung” bagi suku bangsa yang hidup dan mendiami suatu wilayah tertentu di bumi ini.

Sangat penting mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sehingga hak akses kaum perempuan dalam pengelolaan SDA pun terakomodir dalam sejarah pembangunan di Indonesia, termasuk di Papua pada masa Otonomi Khusus ini.

Dalam kerangka pemikiran konseptual, perjuangan kaum perempuan Indonesia sejak periode sebelum kemerdekaan sampai sekarang nampak seperti terjadi pasang surut.
Di zaman perjuangan kemerdekaan perjuangan perempuan Indonesia lebih nyata dan berani bersama kaum laki-laki dalam mendeklarasikan Sumpah Pemuda (sebutan pemuda-pemudi) dilanjutkan dengan pelaksanaan Kongres Perempuan I (22 Desember) dan seterusnya sehingga ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional.

Setelah kemerdekaan, arah kegiatan perjuangan perempuan semakin mendapat peluang tetapi lebih mengkristal pada kaum perempuan tanpa bermitra dengan laki-laki sehingga muncul organisasi seperti KOWANI, PKK, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Muslimat NU, Aisyiah, dan sebagainya.

Gerakan itu sejalan dengan konsep Women in Development (WID) secara internasional 1970-1985 yang bertujuan untuk memberikan peluang sebesar-besarnya bagi perempuan ikut dalam pembangunan. Akibatnya perempuan memperoleh beban ganda (di publik dan domestik) yang cukup berat di banding sebelumnya. Dunia internasional menggeser arah dan tujuan kebijakannya menjadi Women and Development (WAD) dengan lebih memberdayakan kaum perempuan agar bisa berperan aktif seperti laki-laki.

Kata pemberdayaan menunjukkan bahwa masalah kemampuan atau kompetensi menjadi prasyarat bagi perempuan agar bisa aktif dalam proses pembangunan, maka diperkenalkanlah konsep pemberdayaan perempuan (women empowerment).

Dengan dalih untuk mencapai kemajuan seperti yang diperlihat-kan melalui media massa baik elektronik, cetak atau internet kaum perempuan terutama anak-anak dan remaja memperoleh gambaran informasi yang kurang seimbang antara aspek materiel dengan perlindungan diri dari kemungkinan eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengiriman TKW sebagai pembantu rumah tangga, misi kesenian, bekerja di tempat hiburan, hotel, restoran, café, dan sebagainya ke luar daerah atau luar negeri dengan janji memperoleh gaji yang tinggi telah menggoda perempuan muda untuk sebagian menjadi korban trafficking (pemaksaan, penipuan, dan perdagangan atau eksploitasi) menyebabkan upaya pemberdayaan perempuan berubah menjadi perempuan diperdayakan.

Akhirnya terjadi suasana yang berbeda yaitu pada satu sisi ingin menggangkat derajat perempuan, sebaliknya hanya berupaya untuk merendahkan harkat dan martabat perempuan.
Lalu kepada siapa tumpuan kesalahan ini ditimpakan, apakah kembali kepada kaum laki-laki, pemerintah, orang tua, pemuka agama, pemuka masyarakat, politisi, penegak hukum, media massa, atau kaum perempuan itu sendiri.

Menurut penulis, perlu adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta adanya pelestarian lingkungan, sebab berbicara mengenai perempuan berarti ada kaitannya dengan lingkungan hidupnya.

Singkat kata, hak asasi kaum perempuan perlu diakomodir untuk dijadikan kekuatan dalam upaya peningkatan pembangunan demi mendorong perubahan-perubahan yang mengharusutamakan kaum perempuan di Tanah Papua secara merata tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan....... Semoga!!!! (Jemmy Gerson Adii)

seLENgkapnya......

Papua Zona Darurat dan Ulah Otsus

Sebenarnya sebelum UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua diberikan oleh pemerintah pusat kepada rakyat Papua, sudah sangat banyak reaksi yang rakyat Papua lakukan untuk menolak itu. Mulai dari penolakan yang dilakukan oleh kaum awam atau orang-orang yang tidak menempuh pendidikan tinggi (maaf saya pakai istilah orang awam), kemudian yang berikut datangnya dari kaum intelektual atau orang yang sudah menempuh pendidikan tinggi (mahasiswa dan pelajar—Red). Pada umumnya mereka telah paham, kalau Otsus hanya akan menciptakan zona darurat atau Tanah Darurat di Papua.

Sangat beragam cara-cara penolakan yang mereka lakukan. Mulai dari aksi turun ke jalan dengan berdemonstrasi, sampai pada cara-cara sadis seperti penolakan yang berbuntut pada perkelahian dengan aparat keamanan.

Pada intinya semua mereka menyanyi berlainan lagu namun punya satu suara di sertai dengan satu tekad kuat yaitu: menolak dengan tegas hadirnya Otsus di Papua. Bagi mereka, Otsus hadir hanya membuat mereka keluar dari mulut harimau kembali masuk lagi ke mulut serigala. Yang pada intinya menolak untuk masuk kembali ke mulut serigala karena lebih mencekam lagi masuk kesana.

Di tengah nyanyian merdu yang rakyat Papua sedang alunkan, hanya satu golongan yang mentutup mulut mereka dengan rapat bak orang “bisu” yaitu: para pejabat Papua. Mereka lupa daratan, hal ini bisa diistilahkan kepada mereka (pejabat—Red) yang duduk di birokrat yang sedang menikmati indahnya segala fasilitas yang diberikan oleh rakyat Papua secara cuma-cuma tanpa bekerja karena tidak ada kualitas kerja yang pejabat Papua capai.

Para pejabat beranggapan, suara yang rakyat Papua sedang nyanyikan hanya akan menghambat mimpi-mimpi indah mereka. Sehingga manipulasi suarapun mereka lakukan. Keadaan di Papua pasca pemberian Otsus tak seperti yang dilaporkan, Pemerintah Pusat beranggapan suara beberapa pejabat Papua pada saat itu adalah suara rakyat Papua, padahal sangatlah tidak.

Implementasi Otsus sudah 7 tahun merumput di bumi Papua, namun Otsus sangat terbukti tidak “manjur” untuk memajukan orang asli Papua dari berbagai ketertinggal yang ada. Malahan dengan hadirnya Otsus membuat orang asli Papua Papua semakin dikucilkan yang ujung-ujungnya membuat rakyat Papua sendiri semakin termarginalkan.

Saat hadirnya Otsus, dimana diharapkan dapat merubah wajah Papua yang sudah sangat
carut marut, seperti “Si Cebol yang merindukan jatuhnya bulan” kata John J. Boekoisiom dalam tulisannya di JUBI beberapa waktu lalu.

Otsus Membuat Orang Papua Makin Tersesat
Otsus hadir membuat orang Papua semakin “tersesat”. Pemimpin Besar Papua Barat Theys Hiyo Elluay dalam perbincangan singkatnya dengan Journeyman Pictures sebelum dirinya dibunuh militer Indonesia pernah mengatakan jahat dan buruknya bangsa ini. “Kalau saya mau hitung keburukan Pemerintah Indonesia mungkin Jepang lebih baik, Vietnam lebih baik, Jerman dibawah pimpinan Hitler juga lebih baik. Berapa lama waktu Belanda jajah kami, tak pernah orang Papua di tembak di muka umum. Ini bangsa yang sangat jahat,” terang Theys seperti dikutip Journeymen Pictures dengan geram.

Otsus hanya jadi topeng untuk membuat Papua Zona Darurat atau tanah darurat, Perdasi serta Perdasus yang dibentuk oleh DPRP hanyalah menguntungkan kaum birokrat. Tujuan Otsus diberikan adalah memberdayakan orang asli Papua secara menyeluruh, namun nyatanya tidak. Ke-7 Perda yang disetujui hanyalah untuk kepentingan dan perut para birokrat. Inikah bukan pemberdayaan, malahan pelecehan. Otsus hanya jadi bahan pertimbangan untuk orang asli Papua dan Pemerintah Indonesia “baku” bunuh, orang asli Papua dan pejabat Papua “baku” bunuh serta orang asli Papua dan beberapa lembaga asing yang membantu Papua “baku” bunuh.

Otsus dibuat tak berdaya dan terpasung ketika PP No. 77/2008 tentang “Simbol dan Lambang Daerah” dicetuskan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah pusat harus paham betul tentang hal ini, tak bisa sebuah keputusan gombal dibuat asal-asal untuk melawan atau melebihi aturan yang lebih awal atau lebih diatas, kecuali adanya persetujuan dari para pembuat. Entahlah, lagi-lagi taktik dan cara yang dilakukan untuk membuat Papua Zona Darurat atau tanah darurat.

Otsus dibuat tak berdaya dan terpasung muluk ketika PP No. 77/2008 tentang “Simbol dan Lambang Daerah” dicetuskan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya pemerintah pusat harus paham betul tentang hal ini, tak bisa sebuah keputusan gombal dibuat asal-asal untuk melawan atau melebihi aturan yang lebih awal atau lebih diatas kecuali adanya persetujuan dari para pembuat. Entahlah, lagi-lagi taktik dan cara yang dilakukan untuk membuat Papua Zona Darurat atau tanah darurat.

Otsus telah membuat pejabat Papua buta mata hatinya terhadap berbagai kerinduan dan tangisan rakyat. Dana miliaran rupiah dari dana Otsus menguap begitu saja tanpa kontrol yang jelas. Kakak Bas (Barnabas Suebu) dan wakilnya sudah membuat berbagai tindakan untuk tetap menjaga melubernya dana itu kemana-mana, toh tak bisa di bendung seenaknya. Karena pemerinta pusat lebih licik dan jahat. Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat Papua dalam korupsi dana rakyat di biarkan berjalan-jalan tanpa adanya proses lebih lanjut.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Azhari hanya jadi dewi yang sepertinya akan melindungi rakyat Papua dari berbagai tikus yang selalu menyolong uang milik rakyat Papua. Prestasi yang didapat oleh KPK hanyalah prestasi level Nasional, bukan prestasi berskala daerah di Papua. Proses pembiaran di Papua tetap terus di lakukan bisa di istilahkan mereka (KPK—-Red) biarkan orang Papua tetap pelihara maling.
“Masa Pace Soleman Betawi korupsi dana 1 miliar saja, tak mungkin itu. Pembangunan di Yapen Waropen sejak ada sampai saat ini tak ada perubahan, pastinya yang di korupsi lebih banyak lagi dari itu. KPK periksa dia bagaimana kha,” terang salah satu warga Yapen Waropen yang hidup di Jayapura-Papua beberapa saat lalu pasca pemerikasaan Bupati Soleman Betawi oleh KPK Pusat.

Otsus membuat pendidikan di Papua jauh tertinggal. Dana pendidikan yang di kabarkan paling sedikit pengalokasiannya sempat mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Beberapa bulan lamanya pendidikan di Paniai macet total, ulah beberapa pejabat Departemen Pendidikan Nasional yang tak “jujur” dalam pengalokasian dana untuk para pendidik. Anak-anak didik di Paniai yang diharapkan dapat merubah wajah daerah sana harus nganggur melulu karena tak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemarahan yang terpupuk sekian lama akhirnya terkuak, ketika beberapa lembaga pendidikan yang peduli terhadap nasib guru mendatangi Pemerintah Daerah Paniai untuk meminta kejelasan hal ini.

Raja-Raja Kecil
Selain di Paniai, di Kabupaten Timika di lokasi PT Freeport Indonesia beroperasipun mengalami nasib serupa. Tapi sayangnya, pemogokan mengajar yang di lakukan oleh guru-guru setempat tak berbuntut panjang karena ditanggapi serius oleh pemerintah daerah setempat. Kedua hal diatas sengaja diciptakan oleh “raja-raja” kecil di Papua dan pemerintah pusat yang ujung-ujung membuat generasi muda di Papua rusak. Selain itu, hal ini diciptakan juga untuk membuat hubungan antara guru dan siswa semakin tak akur sehingga menciptakan mental siswa yang bobrok dan rusak.

Zona darurat dan darurat terus menerus diciptakan Pemerintah Indonesia dengan status Otsus yang telah gagal. Ribuan pejalan kaki yang melintasi berkilo-kilo meter dari Abepura ke Pusat Kota Jayapura beberapa tahun lalu adalah gambaran umum bahwa Otsus tak mendorong majunya rakyat Papua. Papua Emergency dan Land Emergency hal ini di gambarkan sekarang dimana-mana saat Papua sedang membesarkan diri menuju kedewasan yang akan ada puncaknya suatu saat nanti.

Tidak selamanya Papua akan menjadi Zona Darurat, beberapa permainan yang ada seperti Otsus dan kawan-kawannya hanyalah sebuah penghalang yang semu, sifatnya tidak selamanya. Permainan yang ada hanya menguji kita orang Papua untuk tetap menjadi yang dewasa dalam menembus batas dunia yang kata orang sukar untuk kita orang Papua lewati. (Oktovianus Pogau-Siswa SMA Kristen Anak Nabire Papua dan Jurnalis Muda Papua)

seLENgkapnya......

My Number NPWP

NPWP : 58.996.735.5-953.000 Terdaftar : 12 Desember 2008

My Daily

Lahir di Karang Mulia Nabire, 17 Januari 1984. Alumni dari Perguruan Tinggi STIE PORT NUMBAY JAYAPURA WEST PAPUA pada Jurusan Managemen Program Study Management Keuangan Tahun 2004. Pernah bekerja sebagai Journalis di Media lokal di kota Minyak Sorong dan lewat pekerjaan itu saya di tugaskan sebagai KABIRO Journalis perwakilan di Kab. TelBin. Hingga kini saya masih menulis tulisan dan dimuat di web bloger www.jemmyadii.blogspot.com, www.wikimu.com. Selain itu juga, pernah bekerja sebagai Aktivis di LSM Bin Madag Hom anak cabang Yalhimo Manokwari selama lebih kurang 2,5 tahun. Juga pernah bekerja sebagai sebagai GovRell & CommRell pada PT. MineServe International Timika, loker di Bilogai, Sugapa, Kab. Paniai (kini menjadi Kabupaten Intan Jaya). Sekarang bekerja sebagai Staf PNS pada Bappeda & di Mutasi ke Dinas Keuangan Kab. Deiyai Tahun 2014 ini. Status saya sudah berkeluarga, dalam keluarga saya sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Asal kampung saya di Puteyato, Komopa dan Amago Kabupaten Deiyai & Paniai........Kuasa Ugatame sangat Dasyat. Mujizat Ugatame itu Nyata. Dapat Ugatame Dapat Semuanya. Bagi Ugatame tidak ada yang Mustahil. Ugatame ini enaimo.(Matius 6:33;7:7; I Tesalonika 5:16, 17 & 18; Filipi 4:6; Wahyu 1:17b & 18; 2:10;dll)_PKAZ-adiibo
Template by : kendhin x-template.blogspot.com