God Bless You All and Me

08 December 2008

Antara Pasca dan Masa Reformasi…..!!!

System kebijakan pembangunan di Negara Indonesia sudah menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih demokratis ada pasca reformasi. Paling tidak ada masa reformasi ini, semua proses pembangunan baik pusat maupun daerah dituntut supaya harus melibatkan public dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.

Artinya partisipasi aktif masyarakat sipil sangat diperlukan dalam proses pembangunan negara baik di tingkat pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung. Hal ini menuntut kesadaran dan semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai warga Negara dan bangsa Indonesia yang turut bertanggung jawab dalam proses pembangunan.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 memfokuskan pada upaya pencapaian agenda pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis dan Indonesia yang sejahtera. RPJM ini dimaksudkan untuk menjamin peningkatan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu pemerintah sebagai penyelenggara Negara baik di pusat maupun daerah membuka ruang public bagi masyarakat sipil dalam proses-proses penetapan kebijakan pembangunan.

Organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam pencapaian agenda pembangunan nasional, termasuk agenda pembangunan daerah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dituntut perannya untuk ikut mendorong pembangunan ke arah yang lebih baik.

Prinsip-prinsip Good Governance menjamin bahwa dalam pelaksanaan system Otonomi Daerah/Otonomi Khusus Papua, pemerintah daerah tidak lagi bekerja sendiri, harus melibatkan peran masyarakat sipil. Dalam proses pembangunan, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan mengatur kebijakan/regulasi daerah bersama-sama denga berbagai constituent pembangunan yang ada di suatu wilayah otonom. Oleh karena itu, masyarakat sipil yang terorganisir dalam asosiasi atau kelompok-kelompok sektoral merupakan bagian yang penting dan merupakan elemen kunci dalam demokrasi dan upaya mewujudkan proses pembangunan yang baik dan dan efisien.

Untuk itu salah satu tanggung jawab masyarakat sipil adalah membantu mendorong perwujudan pemerintahan yang baik (good governance). Masyarakat juga seharusnya terfokus pada setiap moment pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan public antara lain dalam penyusunan visi dan misi daerah, pembuatan peraturan daerah (PERDA), Perencanaan – Pelaksanaan - Pengawasan APBD. Partisipasi masyarakat sipil dapat dilakukan melalui kegiatan konsultasi public, hearing/dengar pendapat dengan DPRD, jajag pendapat umum, pooling, dialog interaktif, seminar, workshop, lokakarya dan lain sebagainya yang merupakan forum public.

Di akhir dari tulisan ini, apa yang kita buat untuk daerah dan manusia Papua di Negeri ini. Apakah solusinya untuk meningkatkan kesadaran kritis dan pemahaman masyarakat sipil dalam mengambil bagian pada setiap proses-proses pembangunan nasional maupun daerah, termasuk dalam pembuatan kebijakan public serta mendorong pemerintah daerah untuk memberi ruang public dalam setiap proses pembuatan kebijakan pembangunan daerah.

Atukah setiap pihak yang berkompoten perlu memberikan pemahaman tentang mekanisme dan ruang public dalam proses pembangunan daerah, serta bagaimanakah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis bagi masyarakat sipil tentang mekanisme penyerapan aspirasi/konsultasi public melalui legislative/DPRD...? Dan Bagaimana pula meningkatkan pemahaman tentang peran masyarakat sipil dalam proses pengambilan kebijakan public/kebijakan daerah dan mendorong peran serta aktif masyarakat sipil dalam pengawasan implementasi kebijakan public/kebijakan daerah. semuanya itu kembali padapribadi lepas pribadi kita masing-masing.....Semoga!!! (Jemmy Gerson Adii)

0 komentar:

My Number NPWP

NPWP : 58.996.735.5-953.000 Terdaftar : 12 Desember 2008

My Daily

Lahir di Karang Mulia Nabire, 17 Januari 1984. Alumni dari Perguruan Tinggi STIE PORT NUMBAY JAYAPURA WEST PAPUA pada Jurusan Managemen Program Study Management Keuangan Tahun 2004. Pernah bekerja sebagai Journalis di Media lokal di kota Minyak Sorong dan lewat pekerjaan itu saya di tugaskan sebagai KABIRO Journalis perwakilan di Kab. TelBin. Hingga kini saya masih menulis tulisan dan dimuat di web bloger www.jemmyadii.blogspot.com, www.wikimu.com. Selain itu juga, pernah bekerja sebagai Aktivis di LSM Bin Madag Hom anak cabang Yalhimo Manokwari selama lebih kurang 2,5 tahun. Juga pernah bekerja sebagai sebagai GovRell & CommRell pada PT. MineServe International Timika, loker di Bilogai, Sugapa, Kab. Paniai (kini menjadi Kabupaten Intan Jaya). Sekarang bekerja sebagai Staf PNS pada Bappeda & di Mutasi ke Dinas Keuangan Kab. Deiyai Tahun 2014 ini. Status saya sudah berkeluarga, dalam keluarga saya sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Asal kampung saya di Puteyato, Komopa dan Amago Kabupaten Deiyai & Paniai........Kuasa Ugatame sangat Dasyat. Mujizat Ugatame itu Nyata. Dapat Ugatame Dapat Semuanya. Bagi Ugatame tidak ada yang Mustahil. Ugatame ini enaimo.(Matius 6:33;7:7; I Tesalonika 5:16, 17 & 18; Filipi 4:6; Wahyu 1:17b & 18; 2:10;dll)_PKAZ-adiibo
Template by : kendhin x-template.blogspot.com